Ini Kata Bupati KKT Terkait Pembagian PI 10 Persen Pengelolaan Blok Masela

oleh -467 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Polemik pengelolaan participating interest (PI) Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) kembali diperbincangkan.

Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon berharap perlu segera ada ruang untuk membicarakan pembagian PI ini dalam satu konsep rumah Maluku.

“Saya berharap persoalan ini kita bicarakan dalam satu konsep rumah Maluku agar bisa kita selesaikan di rumah kita, di Maluku. Jadi tidak sampai ke luar Maluku penyelesaiannya. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama dengan segenap masyarakat kami siap untuk kapan saja diajak untuk kita negosiasi, kita berunding tentang pembagian porsi PI 10% untuk Maluku dan untuk Tanimbar”, ungkapnya kepada awak media pada, Senin (15/3/2021) di Sari Gurih Restaurant.

Fatlolon mengungkapkan ada dua alasan mengapa pemerintah kabupaten (pemkab) KKT meminta PI 10% yakni pertama, KKT merupakan daerah penghasil dan daerah terdampak. Kedua, karena faktor resiko.

“Yang pertama KKT merupakan daerah penghasil dan daerah terdampak. Kenapa saya mengklaim Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai kabupaten penghasil? karena Presiden telah menetapkan skema pengelolaan Blok Masela berubah dari offshore ke onshore. Dengan berubahnya skema offshore ke onshore maka tentu seluruh fasilitas LNG ini ada di daratan Kepulauan Tanimbar ada di Pulau Yamdena maka bukan tidak mungkin bahwa Kepulauan Tanimbar menjadi kabupaten penghasil dan sekaligus sebagai kabupaten terdampak. Yang kedua adalah ada faktor risiko. Ada banyak risiko yang pasti akan dialami oleh KKT setelah beroperasinya Blok Masela, karena itu kita mengantisipasinya dan perlu ada langkah-langkah konkrit untuk memperoleh PI 10%”, ujarnya.

Baca Juga  Pidato Jokowi di Sidang Umum PBB Dinilai Tak Sesuai Kata dengan Perbuatan, Ini Contohnya

Ketika ditanya wartawan, terkait langkah yang akan diambil pemkab KKT jika tidak ada kesepakatan tentang PI ini, Bupati menyampaikan bahwa dirinya sangat percaya kepada Gubernur serta pimpinan dan anggota DPRD. Menurutnya, mereka punya ke-arifan serta kebijaksanaan yang tinggi dan akan memprioritaskan Tanimbar.

“Saya optimis Bapak Gubernur bersama dengan DPRD Provinsi Maluku akan memberikan porsi lebih kepada KKT. Menurut saya perjuangan ini belum berakhir dan kearifan dan kebijaksanaan dari pemerintah Provinsi Maluku itu sangat kita harapkan”, ucap orang nomor 1 di Tanimbar ini.

Menanggapi pernyataan Ketua DPRD Provinsi Maluku tentang pembagian porsi PI 10% yang perlu dikaji kembali, Petrus mengemukakan hal ini tidak perlu dikaji lagi karena sudah ada keputusan dari Presiden terkait skema pengelolaan Blok Masela dan surat dari Menteri ESDM.

Baca Juga  Rekor Baru, Tiga Sutradara Wanita Jadi Nomine Golden Globes

“Pendapat seperti itu tentu kita hargai, tapi menurut hemat saya sudah tidak perlu dikaji karena sesuai keputusan Presiden dengan adanya perubahan skema offshore ke onshore itu sebetulnya menjadi payung hukum bagi kita di daerah untuk menterjemahkannya lebih lanjut dan surat dari Menteri ESDM kepada pemerintah Provinsi Maluku di situ menyebut pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu bisa pemerintah Provinsi Maluku dan juga pemerintah KKT dan karena kita berbicara Blok Masela ini, yang 100% seluruh fasilitasnya dibangun di Desa Lermata, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar maka Tanimbar berhak untuk memperoleh presentasi PI yang lebih”, papar Petrus. (alena)

No More Posts Available.

No more pages to load.