Setiap Kepala Negara, termasuk Jokowi yang saat ini menjabat harus memahami tanggungjawab menjaga Konstitusi itu.
Kesadaran berkonstitusi dengan demikian mesti dipahami sebagai kesadaran etik, yang tingkatannya lebih tinggi daripada sekedar kesadaran politik kekuasaan.
Akhir-akhir ini jagad politik nasional terasa kian memanas. Kontestasi PEMILU dan Pilpres yang semestinya dapat “dinikmati” oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai sebuah “pesta” demokrasi cenderung telah berganti menjadi arena pertempuran sesama anak bangsa.
Kecenderungan demikian dipicu terutama oleh prilaku politik Jokowi yang tidak beradab, tidak menjunjung etika politik, abai terhadap norma-norma Konstitusi.
Berbagai pihak telah menyampaikan pandangan dan penilaian perihal prilaku amoral dari Jokowi ini. Baik disampaikan secara berkelompok seperti kalangan Mahasiswa, Buruh, kelompok profesi, tokoh-tokoh pergerakan seperti yang tergabung dalam Petisi 100. Juga telah banyak dikemukakan secara perorangan oleh para cerdik pandai, dari kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi, para alim ulama, hingga para tokoh Bangsa. Pandangan mereka beragam, namun substansinya sama, Jokowi di nilai telah melakukan pembajakan terhadap demokrasi, serta melawan Konstitusi.
