Karena itu, masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil, wilayah terluar dan daerah perbatasan harus memperoleh perhatian yang sama.
Maluku Butuh Strategi Khusus sebagai Provinsi Kepulauan
Yunus menilai karakter geografis Maluku yang tersebar di banyak pulau membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda dibandingkan provinsi dengan wilayah daratan yang relatif terkonsentrasi.
Persoalan geografis, kata dia, tidak boleh terus menjadi alasan lambannya pemerataan pembangunan.
“Pemerintah perlu memiliki strategi khusus yang menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan kondisi wilayah yang tersebar di banyak pulau,” ujarnya.
Selain layanan dasar, Fraksi Golkar juga mendorong Pemprov Maluku memperkuat konektivitas antarpulau, baik melalui jalur laut, udara maupun darat.
Konektivitas yang baik dinilai menjadi fondasi penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta menggerakkan aktivitas ekonomi antarpulau.
“Pembangunan wilayah kepulauan, pulau-pulau kecil, wilayah terluar dan wilayah perbatasan harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Menurut Yunus, pemerataan infrastruktur dan layanan dasar pada akhirnya akan berpengaruh terhadap upaya pemerintah mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Sebab, ketika akses terhadap listrik, air bersih, komunikasi, pendidikan, kesehatan dan transportasi masih timpang, maka peluang masyarakat untuk berkembang secara ekonomi juga ikut terbatas.
