Menurutnya, ada sejumlah hal mendasar yang perlu dijawab oleh pemerintah daerah.
“Kalau memang tidak digunakan, kenapa dianggarkan? Ini baru bulan Mei, belum ada audit. Lalu dasar apa menyebut tidak terpakai sepeser pun?” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan asal-usul penganggaran tersebut dalam proses penyusunan APBD, apakah benar-benar mencerminkan kebutuhan prioritas masyarakat.
“Dana sebesar itu seharusnya bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, transportasi laut, atau perbaikan rumah warga terdampak bencana,” katanya.
Di tengah polemik ini, publik pun dihadapkan pada pertanyaan mendasar: sejauh mana indikator kinerja kepala daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan dan realitas masyarakat di daerah.
(Tim)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com
