Geruduk Kantor Gubernur Maluku, Mahasiswa Tuntut Murad Tanggungjawab Dana Pinjaman Rp 700 Miliar

oleh -1.326 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Sejumlah mahasiswa yang berasal dari berbagai organisasi melakukan aksi demontrasi di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (15/6/2021).

Para demontran yang berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM), Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini, menuntut Gubernur Maluku, Murad Ismail bertanggung jawab atas pinjaman dana 700 Miliar yang tidak tepat sasaran.

Aksi berlangsung depan kantor gubernur, sekitar pukul 11.00 WIT. Mereka tiba dengan membawa keranda bertuliskan Rp. 700 Milyar.

Ketua HMI cabang Ambon, Burhanudin Rumbouw, dalam orasinya mengatakan, dana pinjaman tersebut tidak berdampak terhadap pemulihan ekonomi masyarakat Maluku saat ini. “Maluku hingga saat ini, sebagai provinsi penyumbang kemisikinan nomor empat di Indonesia,” katanya.

Burhanudin juga meminta pertanggungjawaban Gubernur Maluku soal sejumlah Proyek SMI yang mangkrak.

Baca Juga  Jagoan Bulu Tangkis Indonesia Guncang Rangking Dunia BWF Junior

“Katanya dana ini untuk pemulihan ekonomi di tengah pandemi tapi kenyataanya untuk hal lain. Mirisnya pengunaan anggaran ini justru menimbulkan polimik karena sejumlah proyek dengan mengunakan dana tersebut mangkrak, seperti  proyek air bersih di Haruku senilai Rp 12 miliar yang saat ini macet, proyek di Waisala SBB yang macet di tengah jalan, pekerjaan talud di Werinama SBT proyek tersebut hancur dan sejumlah proyek lainnya yang mengunakan anggaran Rp 700 Milliar,” bebernya.

Menurut Burhanudin dana Rp 700 miliar itu, seharusnya digunakan untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 dan program yang mampu mengentaskan kemiskinan di Maluku.

Rumbouw menambahkan, anggaran Rp. 700 miliar adalah anggaran yang banyak, dan harusnya pakai untuk mengurai kemiskinan.

Baca Juga  23 Tahun PRD. "Stigma Neo-PKI yang Tak Kunjung Henti"

“Ini bukti tidak adanya perhatian pemrintah terhadap rakyat. Harusnya dana Rp 700 miliar dipaikai untuk hal tersebut, bagi merata di  11 kabupaten/kota, karena disana masih banyak rakyat yang belum merasakan listrik dan transportasi yang memadai,” kata dia. 

Hal senada disampaikan Ketua IMM Ambon Ardi Septian Labalawa. Menurutnya, pemanfaatan dana Rp 700 miliar cacat prosedur lantaran pembahasannya tidak melibatkan DPRD.

“Pembahasaan anggaran ini tidak melibatkan DPRD. Ada apa dibalik pinjaman ini, gubernur harus menjelaskan hal ini,” pungkasnya. (nur)