GPP-MBD Minta Kejati Maluku dan BPKP Maluku Tuntaskan Pemeriksaan Kerugian Negara pada kasus Korupsi BUMD PT Kalwedo

oleh -132 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Hampir genap 1 tahun lamanya kasus korupsi pada Badan Usaha Milik Daerah (BIMD) PT Kalwedo seolah menggantung dan belum terselesaikan.

Pasalnya, sejak tanggal 24 Februari 2020, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku sudah menyurati Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku untuk menghitung kerugian negara yang terjadi pada BUMD milik Pemkab Maluku Barat Daya itu.

Dimana, dari laporan dana penyertaan modal disebutkan ada dana sebesar Rp 10M yang dialokasikan Pemkab setiap tahunnya, namun hanya Rp 1,5M saja yang tercatat dalam rekening BUMD PT Kalwedo.

Cukup lamanya rentang waktu penuntasan kasus ini menyebabkan Gerakan Pemuda Peduli Maluku Barat Daya (GPP-MBD) mendesak pihak Kejati Maluku mempercepat pemeriksaan dimaksud.

Hal mana diungkapkan Bendahara Umum GPP-MBD, Habel Matena, kepada wartawan di Ambon, (14/2).

Baca Juga  Incar Posisi Wabup Kepulauan Sula, Safruddin Umahuk Siap Dipasangkan Dengan Siapa Saja

“Gerakan Pemuda Pemudi Maluku Barat Daya mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku dan BPKP Wilayah Maluku harus menghitung semua kerugian yang ada, berupa Dana Pernyataan Modal 10 miliar rupiah dari Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. Karena dari 10 miliar rupiah yang ada hanya 1,5 miliar yang masuk ke rekening perusahan BUMD PT Kalwedo. Sedangkan 8,5 miliar rupiah sisanya masuk ke rekening pribadi orang,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini dibuktikan dengan fakta/bukti berdasarkan SP2D yang ada. Belum lagi, masih ada Dana Subsidi Pemerintah Pusat sebesar Rp 6 milyar pertahun, terhitung tahun 2012-2017, sesuai pendapatan BUMD PT Kalwedo dalam mengelola KMP Marsela.

“Karena banyak sekali pendapatan namun tidak tahu dikemanakan. Akhirnya, kondisi ini mengakibatkan BUMD milik Kabupaten Maluku Barat Daya ini telah bangkrut. Padahal, BUMD ini beserta KMP Marsela ini sangat penting bagi kami masyarakat Maluku Barat Daya,” tegasnya.

Baca Juga  Jokowi Teken Perpres, Abdi Negara Tambah Sejahtera

Ditegaskannya, pihaknya mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku dan BPKP Wilayah Maluku untuk memeriksa aliran dana dari dan ke rekening BUMD dimaksud, baik itu Dana Pernyataan Modal Rp 10 miliar, Dana Subsidi Pemerintah Pusat Rp 6 miliar dari tahun 2012-2017 dan juga pendapatan-pendapatan BUMD PT Kalwedo atas pengelolaan KMP Marsela.

Dimana, oknum yang dinilai lebih kompeten untuk mempertanggung jawabkan kondisi dimaksud yakni mantan Direktur PT Kalwedo tahun (2012-2015); karena selama BUMD ini beroperasi hanya ada satu direktur saja.

“Kami Gerakan Pemuda Pemudi Maluku Barat Daya mendesak dengan tegas Kejaksaan Tinggi Maluku untuk kasus ini secepatnya dituntaskan tanpa ada tebang pilih, bila perlu memeriksa dan atau meminta keterangan langsung ke DPRD Kabupaten MBD periode 2010-2015 dan 2015-2020, karena mereka tahu benar BUMD PT Kalwedo. Faktanya, kami masih simpan komentar-komentar 2 anggota DPRD MBD di facebook, bahwa mereka meminta Kejaksaan Tinggi Maluku harus seriusi kasus ini karena terdapat kerugian negara yang begitu besar,” pungkasnya. (keket)