Porostimur.com, Jakarta — Suasana serius menyelimuti ruang pertemuan Bank Indonesia, Jakarta Pusat, saat Forum Economic Leadership for Regional Government Leaders (REL) Angkatan IX Tahun 2025 digelar, Senin (15/9/2025). Sebelas gubernur hadir, termasuk Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang datang membawa suara dari provinsi kepulauan dengan realitas getir fiskal.
Realitas Maluku: Kaya Laut, Miskin Fiskal
Dalam forum bertema “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Mendukung Program Asta Cita”, Lewerissa menegaskan posisi Maluku yang 92,6 persen wilayahnya laut, sementara daratan hanya 7,4 persen. Potensi perikanan begitu besar, namun kapasitas fiskal daerah justru teramat rendah.
“Maluku adalah provinsi dengan kapasitas fiskal rendah. Kami sangat tergantung pada dana transfer pusat. Kalau ada kebijakan pusat terkait TKD, daerah seperti kami bisa meriang, demam, bahkan stroke,” ungkapnya, membuat suasana ruang pertemuan hening.
Menurutnya, satu-satunya jalan bagi daerah berfiskal lemah adalah mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan investasi. Namun, jalan itu sulit ditempuh karena kebijakan pusat kerap mencabut kewenangan daerah.
Tangan Daerah yang Terikat
Gubernur memberi contoh konkret di sektor perikanan. Pemerintah provinsi hanya berwenang memberi izin kapal maksimal 30 GT, selebihnya dikelola kementerian.
