Hanubun, APBD Malra Pada Tahun 2021 Tidak Stabil, Dan Penurunan Signifikan

oleh -28 views
Link Banner

Porostimur.com – Langgur: Penyampaian Nota Pengantar Purubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) adalah merupakan amanat perundang undangan, yakni peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang ditindak lanjuti oleh Menteri Dalam Negeri, Nomor 77 Tahun 2020.

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun dalam Nota Pengantar Pada Pembahasan Perubahan Perubahan yang berlangsung di gedung DPRD Kabupaten Malra, Senin (20/9/2021).

Ditegaskan, dalam penyampaian Nota Keuangan APBD tahun 2021 ini, telah melewati sebuah proses pembahasan Kebijakan Umum Anggara dan Perubahan Prioritas Platfom Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama dengan DPRD.

“Perlu diketahui bahwa, secara Umum APBD Malra pada tahun 2021 tidak berada pada kondisi yang seperti biasanya, di mana ruang fiskal kita sangat terbatas sejak awal tahun yang mana Pendapat Daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan,” kata Hanubun.

Selanjutnya di dalam perjalanan tahun 2021, Kita diperhadapkan dengan beberapa regulasi yang mewajibkan pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhacap estimasi pencrimaan daerah, di antaranya yaitu:

  1. Pemotongan DAU sebesar Rp14,9 milyar, sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 tahun 202),
  2. Amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 sebagaimara diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2021, Pemerintah Daerah melakukan Refokusing Anggaran DAU sebesar 8 pers:n, untuk mendukung belanja penanganan Covid-19. Anggaran yang dir?fokusing sebesar kurang lebih 30 milyar rup.ah.
  3. Penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH), sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/07/2020 dan Peraturan Menteri Keuangan 25/07/2021.
Baca Juga  Budaya Kei Hampir Terkikis Abis, Hanubun Perlu Upaya Pelestarian

Atas seluruh penyesuaian yang sudah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, maka beberapa kebijakan belanja harus mengalami koreksi dan penyesuaian. Secara rinci, seluruh perubahan dimaksud terdokumentasi di dalam rancangan Peraturan Daerah Kabipaten Maluku Tenggara tentang Perubahan APBD Tahun 2021 yang hari ini diajukan.

Terhadap rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun 2021, dapat diuraikan sebagai berikut:

Pendapatan daerah mengalami penurunan dibandingkan proyeksi pendapatan dalam APBD induk tahun 2021, akibat koponenen penurunan pada pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah turun sebesar 2.065.558.15, 26 ( dua milyar enam puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh satu koma dua, dua puluh enam rupiah) atau 3,1 persen.

Target semula Rp. 66.428,122.059,00 (enam puluh enam milyar empat ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu lima puluh sembilan rupiah) Rp 64.362.563.907,00 (enam puluh empat milyar, tiga ratus enam puluh dua juta, Iima ratus enam puluh tiga ribu, Sembilan ratus tujuh rupiah).

Penurunan ini terjadi akibat pada komponen PAD mengalami perubahan estimasi penerimaan pada sub sub penerimaan lainya dari PAD yang sah dari anggaran 30 .517.518.059.00 (tiga puluh milyar lima ratus 17 juta lima ratus delapan belas ribu lima puluh sembilan rupiah) angka ini turun menjadi 26.226.119.162,62 (dua puluh enam milyar dua ratus dua puluh enam juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh dua koma enam puluh dua sen, sehingga berkurang 4.291.398.896,38, jelas Hanubun.

Baca Juga  Susun Perencanaan Penganggaran Responsif Gender, Pemkot Ambon Gelar Sosialisasi Dan Pelatihan

Meskipun demikian ada ada komponen yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.400.000.000.00 yang bersumber dari pendapatan hiba air bersih kementerian PUPR sehingga pendapatan dari sebelum pembahasan perubahan di anggarkan sebesar 7. 858.300.000,00 angka ini naik menjadi Rp. 9.258.300.000,00

Pada sisi lain pada kebijakan strategi dari komponen belanja mengalqmi penyesuaian baik penambahan anggaran maupun pengurangan.
Kata Hanubun (red) belanja Pemda Malra memprioritaskan pada belanja kesehatan pada kelompok belanja penanganan Covid 19, sementara ada juga penambahan anggaran penanganan Covid 19 sebesar 30 Milyar berdasarkan amanat PMK nomor 17 tahun 2021.

“Selain itu juga belanja mendatory speding pemenuhan 20 persen anggaran bidang pendidikan sesuai perundang undangan termasuk dalam APBD perubahan, ungkapnya.

Selain itu, Hanubun menegaskan kondisi daerah yang sedang di perhadapkan dengan berbagai regulasi yang mengharuskan Pemda Malra harus melakukan penyesuaian terhadap penerimaan daerah sebagai berikut,

Selanjutnya di dalam perjalanan tahun 2021, Kita diperhadapkan dengan beberapa regulasi yang mewajibkan pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhacap estimasi pencrimaan daerah, di antaranya yaitu:

  1. Pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 14,9 Milyar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2021
  2. Amanat Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2021 sebagai mana di ubah dengan nomor 94 tahun 2021 yang mana Pemda melakukan Rekofising anggaran DAU sebesar 8 persen untuk mendukung belanja Covid 19 yang di rekofising sebesar 30 Milyar, ucap Hanubun.
    Penyesuaian dana bagi hasil ( DBH) berdasarkan amanat Menteri keuangan nomor 113/07/2020 dan 25/07/2021, atas kebijakan ini maka kebijakan belanja harus mengalami koreksi dan penyesuaian dan seluruh kebijakan terdekomentasi secara terperinci dalam rancangan peraturan daerah Kabupaten Malra tentang APBD perubahan tahun 2021, yang hari ini di ajukan.
Baca Juga  Hanubun Serahkan Sertifikat Penghargaan Bagi Pelatih dan Purna Paskibra Malra

Sementara untuk pembiayaan daerah, dalam rancangan perubahan ini APBD perubahan ini telah di anggarkan. Pinjaman daerah pada PT. Saran Multi Infrastruktur, (PT SMI) dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 124 Milyar.

Ini merupakan hasil koordinasi Pemda Malra dan PT. SMI yang telah sah kelayakan dan kesiapan realisasi pinjaman tahun 2021, beber Hanubun.

“Dengan penerimaan pembiyayaan ini, daerah di rancang penerimaan sebesar 138,42 Milyar dan pembiyayaan sebesar 5,9 Milyar dimana terdapat pembiyayaan nettto sebesar 138,52 Milyar, tutup Hanubun. (saad)

No More Posts Available.

No more pages to load.