Porostimur.com, Ambon – KNPI Maluku menilai pemerintah pusat mengabaikan keberadaan Provinsi Maluku. Hal ini lantaran setelah Maluku ditetapkan sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), pemerintah tidak kunjung membangun infrastruktur penunjang.
Ketua DPD KNPI Maluku Faisal Syarif Hayoto mengatakan, realisasi yang lambat justru membuktikan pemerintah pusat mengabaikan Maluku.
Menurut Hayoto, tidak ada alasan apapun bagian pemerintah pusat menunda realisasi pembangunan infrastruktur penunjang LIN di Maluku. Sebab, kata Faisal, penetapan Maluku sebagai LIN sudah ada legitimasi, sesuai surat Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: B-289/MEN-KP/V/ 2020 tanggal 26 Mei 2020.
”Legitimasi LIN ada. Pertanyaannya, kenapa pembangunan infrasturuktur belum juga direalisasi pemerintah pusat,” ujarnya, Sabtu (15/1/2022).
Faisal bilang, sejak Maluku ditetapkan sebagai LIN 2020, setidaknya di 2021 lalu pembangunan infrastrutuktur penunjang sudah dibangun. Tapi faktanya, tak ada perkembangan sedikitpun. Apalagi informasi yang diterima roadmap LIN Maluku sudah ada termasuk pelabuhan terpadu perikanan.
“Saya menilai pemerintah pusat setengah hati dan menutup mata terhadap sumber daya perikanan yang dimiliki Maluku,” katanya.
