Ini Penjelasan Fraksi Perindo Terkait Polemik Usulan Rapat Internal di DPRD Ambon

oleh -124 views
Link Banner

Porostimur.com – Ambon: Terkait rapat internal yang di sepakati 20 anggota DPRD Kota Ambon dan temuan BPK, hal ini dijelaskan oleh Anggota DPRD dari Fraksi Perindo.

“Sesuai surat yang kita layangkan kepada pimpinan DPRD, yang kita mintakan untuk segera dilakukan paripurna sesuai dengan tata tertib bahwa 1/5 (seper lima) dari anggota itu memungkinkan untuk mengusulkan paripurna, makanya kita ambil langkah-langkah itu,” ungkap Johan Van Capelle dari Fraksi Perindo kepada Porostimur.com di Baileo Rakyat-Belso, Kamis (14/10/2021).

Capelle menambahkan, sudah (20) dua puluh orang dan kita lihat, ketika ada surat masuk itu sudah ada etikat baik dari pimpinan untuk melakukan pendekatan dengan fraksi-fraksi, dan hari ini hampir semua fraksi sudah melakukan pembicaraan dengan pimpinan.

“Tapi intinya kita tetap berkeinginan untuk paripurna internal dilakukan untuk membicarakan hal-hal yang terjadi di DPR ini,” jelasnya.

Pimpinan juga sudah menjanjikan bahwa paripurna itu akan ditindaklanjuti, segera dilakukan sesetelah pulangnya pak sekwan dari KEGIATAN Asosiasi Sekretaris DPRD seluruh Indonesia (ASDEKSI).

Baca Juga  Tokoh Gereja Ingatkan Papua Bisa Lepas dari NKRI

Sementara itu Wakil Ketua Komisi II, Harry Putra Far-Far dari Fraksi Perindo juga sependapat. Dia menjelaskan, “atas aduan katong ini sementara direspon oleh pimpinan DPRD, dikanalisasi ada sementara dicari jalan keluar pada prinsipnya itu substansi penandatanganan surat itu jelas, bahwa 20 orang dari 35 anggota DPRD ini kami menginginkan supaya dilakukan paripurna internal,” tuturnya.

Far-Far bilang, karena paripurna internal ini yang pertama harus dicatat bahwa ini legal, ini diatur dan di jamin dalam Pasal 93 ayat C, PP No. 12 tahun 2018 yang menjadi payung pedoman ini dalam tatatertib DPRD disitu di isyaratkan bahwa ketika ada seper lima dari anggota DPRD mengusulkan secara lisan saja, ini harus diagendakan dan ini harus direspon oleh pimpinan DPRD melalui Badan Musyawarah diagendakan ini paripurna internal.

“Didalam paripurna internal ini dalam proses kita mengevaluasi kinerja selama ini. Ini lagi tiga bulan, dua tahun enam bulan kita berproses dilembaga ini dalam satu periode, setengalah periodenisasi kita harapkan ada perbaikan-perbaikan terhadap hal-hal yang kita nilai salah dan keliru,” tegasnya.

Baca Juga  H+4 Idul Fitri, Arus Balik di Pelabuhan Penyeberangan Bastiong Masih Sepi

Far-Far juga menjelaskan, ada penambahan yang kita nilai kurang dan juga ada hal-hal yang harus dibatasi yang kita nilai berlebihan, dan pada prinsipnya kita pengen bahwa ini Muaranya cuma satu ini perlu diturunkan, karena isu yang terbangun di masyarakat ini sudah sangat keliru.

“Terkait temuan dan sebagainya ini memang benar, tapi ini masi berjalan sesuai dengan rana yang berlaku dan kita sebagai anggota DPRD ini kita pertaruhkan juga kredibilitasl kita hari ini,” kata Far-Far.

Lanjutnya, dan ini juga menjawab tanggung jawab kita sebagai anggota DPRD sebagai perwakilan masyarakat disini bahwa semuanya ini harus di pertanggung jawabkan itu tujuan utama kita sebenarnya, bukan membuka aib ini bukan aib.

“Dan temuan BPK ini bukan hal yang langsung digiring ke pidana, dan ini harus diluruskan juga, media harus meluruskan supaya hal yang ditangkap oleh masyarakat itu bahwa ini kita dalam menjalankan fungsi dan tugas kita terkait Checks and balances,” terangnya.

Baca Juga  Gubernur Maluku: Presiden Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur

Dia menjelaskan, dan LHP BPK ini, ini fungsi pengawasan kita yang dijamin oleh payung DPRD dalam UUD 23 tahun 2014 bahwa DPRD berhak melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK itu terhadap temuan-temuan yang disampaikan oleh BPK terkait kinerja maupun keuangan, pengelolaan keuangan.

“Dan oleh sebab itu kita harapkan bahwa memang tidak ada isu yang terbangun di masyarakat bahwa ini kita saling menyerang disini karena kepentingan, atau ada yang bilang bahwa cari muka dan sebagainya tidak seperti itu bapak ibu,” harap Far-Far.

“Ini kita lebih menjalankan tugas dan fungsi kita saja cuma terkadang ketika hal baru, ketika kebenaran diungkap kan ada banyak orang yang tidak senang, ini saja yang kita jelaskan supaya masyarakat juga paham dan tahu.” pungkasnya. (nicolas)

No More Posts Available.

No more pages to load.