Sebuah proposal yang dilihat oleh Reuters, yang mengusung nama Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) yang didukung AS, merinci rencana untuk “Area Transit Kemanusiaan” di mana penduduk Gaza akan “tinggal sementara, menjalani deradikalisasi, reintegrasi, dan bersiap untuk pindah jika mereka menginginkannya”.
Menteri tersebut mengatakan Israel berharap dapat mendorong warga Palestina untuk “beremigrasi secara sukarela” dari Jalur Gaza ke negara lain, dan menambahkan bahwa rencana ini “harus dipenuhi”.
Ia juga menekankan bahwa rencana tersebut tidak akan dijalankan oleh tentara Israel, melainkan oleh badan-badan internasional, tanpa menyebutkan organisasi mana yang akan melaksanakannya.
2. Palestina Tak Memiliki Masa Depan
Philippe Lazzarini, kepala badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) – yang telah dilarang oleh Israel – memperingatkan terhadap rencana pemindahan paksa massal terbaru tersebut.
“Ini secara de facto akan menciptakan kamp konsentrasi besar-besaran di perbatasan dengan Mesir bagi warga Palestina, yang terusir dari generasi ke generasi,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa hal itu akan “menghilangkan prospek masa depan yang lebih baik bagi warga Palestina di tanah air mereka”.
Komentator politik Israel, Ori Goldberg, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa rencana itu “pada dasarnya adalah kamp konsentrasi” bagi warga Palestina di Gaza selatan, yang berarti Israel melakukan “kejahatan nyata terhadap kemanusiaan menurut hukum humaniter internasional”.
