“Kita bisa lihat dari kebijakan penangkapan terukur yang lebih menguntungkan kapal asing berukuran 60-200 GT. Kebijakan ini jelas merugikan nelayan-nelayan kecil kita. Mereka seolah-olah dibiarkan terpinggirkan di tanah airnya sendiri,” ungkap anggota FPKS ini.
Alqasam Kasuba menegaskan bahwa pemerintah harus merefleksikan diri dalam pengelolaan sektor maritim. Menurutnya, kebijakan harus berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal yang selama ini menjadi ujung tombak sektor kemaritiman Indonesia.
Sebagai wakil rakyat dari daerah kepulauan, Alqasam Kasuba berharap pemerintah ke depan dapat lebih memperhatikan nasib nelayan lokal dan komunitas masyarakat adat dalam kebijakan hilirisasi, sehingga Indonesia dapat meraih kemajuan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
“Jika hilirisasi adalah jalan yang tepat, silakan dilanjutkan. Tapi harus dengan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat lokal. Jangan biarkan mereka terjajah di negeri sendiri oleh kepentingan asing atau korporasi besar. Demikianlah harapan ini saya sampaikan, dengan keyakinan bahwa di bawah pemerintahan yang baru, sektor maritim Indonesia akan bergerak menuju arah yang lebih baik, lebih berkeadilan, dan lebih berpihak kepada rakyat,” tutup Alqasam Kasuba. (red)
