Oleh: Ady Amar, Kolumnis
Dari sisi politik, sulit menolak kesan bahwa pengangkatan ini memiliki dimensi simbolik yang kuat. Jumhur Hidayat adalah figur lama gerakan buruh, punya jaringan historis, dan dikenal dekat dengan dinamika massa pekerja.
Ketika penunjukan itu terjadi menjelang May Day, wajar bila muncul tafsir bahwa pemerintah sedang mengirim sinyal kepada kelompok buruh: negara ingin merangkul, bukan berhadap-hadapan. Dalam politik modern, kooptasi simbolik seperti itu bukan hal baru. Kekuasaan sering meredam potensi tekanan jalanan dengan memasukkan representasi kelompok kritis ke dalam struktur negara.
Tetapi persoalannya tidak berhenti di sana.
Kementerian Lingkungan Hidup bukan sekadar arena simbolik atau ruang kompromi politik. Ia adalah wilayah yang sangat teknis, penuh benturan kepentingan ekonomi, dan berhadapan langsung dengan kekuatan modal besar: tambang, sawit, industri ekstraktif, reklamasi, hingga proyek-proyek strategis negara. Di titik inilah kekhawatiran pegiat lingkungan menjadi masuk akal.
Publik tidak sedang mempertanyakan kecerdasan pribadi Jumhur semata. Yang dipersoalkan adalah rekam jejak dan orientasi kebijakan. Lingkungan hidup hari ini membutuhkan figur yang bukan hanya mampu bicara soal pembangunan, tetapi juga punya keberanian menghadapi jejaring oligarki ekonomi yang selama bertahun-tahun menjadi aktor utama kerusakan ekologis: deforestasi, pencemaran sungai, konflik lahan, hingga kriminalisasi warga adat dan pejuang lingkungan.
