Oleh: Made Supriatma, Peneliti dan jurnalis lepas. Saat ini bekerja sebagai visiting research dellow pada ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura
ADA yang sedang dikebut di gedung DPR di Senayan. Itu tidak lain adalah revisi Undang Undang Kementerian Negara. Kabarnya, adminstrasi pemerintahan baru akan meningkatkan jumlah kabinet menjadi 40 kementerian, dari yang sekarang 34.
Presiden terpilih ingin mengakomodasi semua kekuatan politik (partai dan non-partai – yang adalah Jokowi). Ia memerlukan banyak posisi untuk merangkul sejumlah besar kekuatan.
Tarik menarik pun dimulai. Partai-partai mengincar banyak posisi strategis. Umumnya ada dua kriteris kementerian yang menjadi incaran: kementrian basah secara keuangan dan kementerian yang berguna untuk kepentingan elektoral. Siapa yang memegang kedua kunci itu, maka merekalah yang akan menang dalam pertarungan selanjutnya.
Kementerian yang strategis secara keuangan adalah kementerian antara lain Kementerian Pertambangan dan Mineral, BUMN, PU, Kehutanan, dan lain sebagainya. Sementara yang strategis secara elektoral adalah kementerian dalam negeri, sosial, dan pertanian. Kementerian pendidikan dan agama sebenarnya juga masuk dalam kriteria kedua mengingat besarnya jumlah dana yang dikelola dan jumlah pegawai yang dimiliki. Namun, ia bisa menjadi sumber dana juga.
