“Masalah di Negeri Kariuw-Pelauw adalah masalah yang sangat darurat karena isu-isu yang berkembang di media dikaitkan dengan isu SARA,” ujarnya.
Menanggapi keinginan para mahasiswa tersebut, Kapolda mengaku menyadari bahwa tugas yang saat ini ditangani oleh pihaknya bukanlah hal yang ringan.
“Kami telah berdialog dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan mahasiswa GMKI terkait persoalan tersebut,” ungkapnya.
Mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur ini juga menyampaikan terima kasih atas peran serta mahasiswa dalam membantu menyelesaikan masalah di Negeri Pelauw-Kariuw.
“Penyampaian rekan-rekan ini juga mendukung dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di masyarakat,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, inti permasalahan yang terjadi di Negeri Pelauw-Kariuw yaitu persoalan tapal batas lahan. Masalah ini merupakan tugas Pemerintah untuk menyelesaikannya, sehingga dapat segera mendapat kepastian hukum.
“Kami mengharapkan agar diskusi hari ini bukan hanya berakhir di sini, tapi dapat diimplementasikan di lapangan,” harapnya.
Menurut Kapolda, situasi kamtibmas bisa kondusif bukan karena jumlah personil Polri yang ditempatkan melakukan pengamanan di lapangan, akan tetapi karena niat masyarakat itu sendiri yang ingin terus hidup dalam kedamaian.
