Porostimur.com, Piru – Transparansi penanganan dugaan penyimpangan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) kembali dipertanyakan.
Kapolres SBB AKBP Refindo Pradikta Rulando, didesak segera memberikan penjelasan kepada publik mengenai perkembangan pemeriksaan sejumlah dugaan penyimpangan dana desa, termasuk perkara ADD/DD Desa Waisamu dan pemeriksaan penggunaan DD Desa Kairatu.
Desakan itu disampaikan salah satu warga Desa Waisamu berinisial AK kepada Porostimur.com, Kamis (10/9/2026).
Menurut AK, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui perkembangan penanganan dugaan penyimpangan anggaran yang bersumber dari keuangan negara dan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat desa.
“Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana perkembangan pemeriksaan yang dilakukan kepolisian. Jangan sampai masyarakat hanya mendengar informasi secara sepihak tanpa mengetahui hasil pemeriksaannya secara jelas,” ujar AK.
Ia menilai keterbukaan menjadi bagian penting dalam penanganan setiap dugaan penyimpangan anggaran desa. Terlebih, pemeriksaan tersebut menyangkut penggunaan dana publik yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
AK meminta kepolisian menjelaskan tahapan pemeriksaan yang telah dilakukan, hasil yang telah diperoleh penyidik, serta langkah hukum selanjutnya apabila ditemukan indikasi tindak pidana.
