Oh, pemerintah selama ini dikibuli oleh para produsen sumber daya alam dengan transfer pricing dan under-invoicing. Jadi masalahnya dimana? Negara tidak bisa menarik pajak dan dirugikan. Solusinya? Bikin ekspor satu pintu lewat PT Sumberdaya Danantara Indonesia.
Lho bukannya masalahnya adalah pada kemampuan negara untuk menarik pajak? Bukankah negara kuat itu diukur salah satunya dari kemampuan dan efektivitasnya untuk menarik pajak? Kalau begitu, bukannya masalahnya ada di bea cukai? Tidak, pokoknya harus satu pintu dan itu akan kita awasi langsung!
Kemudian ada masalah hutan-hutan lindung yang diserobot secara illegal oeh perusahan-perusahan perkebunan sawit. Solusinya? Bentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Lalu setelah lahan itu “ditertibkan” dan disita oleh Satgas PKH, mestinya perkebunan dan tambang-tambang itu dihutankan kembali, dong?
Apa? Dihutankan kembali? Enak aja. Bentuk PT Agrinas Palma. PT ini di bawah Danantara. Perusahan ini yang akan mengelola kebun-kebun sawit itu. Jumlahnya sekarang sudah 2,7 juta hektar. 2,7 juta hektar? Iya. Luas sekali bukan?
Jadi Agrinas Palma, yang baru dibentuk Februari 2025 lalu, ini tidak perlu lagi membabat hutan, menyiapkan lahan, membuat infrastruktur perkebunan, membesarkan dan memelihara kebun sawit? Betul. Jadi, Agrinas ini tinggal panen? Ya betul.
