Dari Mel di Kei ke Remah-remah di Ambalau

oleh -622 views
Link Banner

Oleh: Bito Temmar, Politisi Senior

Model pembangunan lokal berbasis kultural terbaik di Maluku saat ini hanya terdapat di Maluku Tenggara. Sementara daerah otonom lain, karena sejak lama mengalienasi budaya dari proses-proses pembangunan, model pembangunan yang mereka kembangkan justru tidak memiliki akar kultural apa pun.

Ketika dead lock dalam pilkada Maluku Tenggara dan saya ditugaskan untuk mendinamisasi lagi proses politik dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati — yang saat itu masih dipilih di DPRD — disitulah saya mulai mengenal secara lebih baik bagaimana prestise politik menjadi variabel utama yang beroperasi dalam pilkada saat itu. Jadi rupanya “budaya mel” (ningrat) hadir dan mewataki proses-proses politik di Maluku Tenggara.

Awalnya menangani internal anggota DPRD dari Fraksi PDI P yang terpecah belah menjadi kepingan-kepingan yang berantakan, saya uring-uringan juga. Tetapi setelah mendalami secara objektif, di satu pihak saya mulai menemukan simpul-simpul pengendalian, tetapi pada pihak lain saya terkagum-kagum bagaimana nilai-nilai utama budaya mel itu menafasi proses-proses politik di negeri ini.

Sambil mengendalikan semua anggota Fraksi yang akhirnya mengantar Pak Herman Koedoeboen dan pasangannya menjadi pemenang pilkada, saya pun membangun respek dengan vitalitas budaya lokal di Kei yang menghidupi kehidupan publik di Maluku Tenggara.

Baca Juga  Jangan Sampai Salah! Ini Cara Memilih Tas yang Sesuai dengan Bentuk Tubuh

Jadi seperti saya katakan tadi bahwa model pembangunan yang berbasis kultural terbaik saat ini hanya ada di Maluku Tenggara. Karena itu saya begitu yakin bahwa kesulitan sumberdaya alam lokal tak akan pernah menjadi halangan yang berarti untuk membangun daerah ini.

Tiga pasangan bupati terakhir di Maluku Tenggara — Koedoeboen, Rentanubun, dan Hanubun — mengeja apa yang oleh para ahli pembangunan disebut “proyek menyusun batu bata bangunan”. Artinya raihan prestasi sejak Pak Koedoeboen kemudian dilanjutkan Pak Rentanubun untuk seterusnya dilanjutkan dan terus disempurnakan Pak Hanubun.

Katakan saja pada pilkada 2024 yang akan datang pasangan lain yang terpilih menggantikan Pak Hanubun, akumulasi yang dicapai akan dilanjutkan seterusnya. Saya sendiri berharap Pak Hanubun dan Pak Beruatwarin masih akan terpilih lagi. Mengapa?

Saya berharap kepemimpinan mereka bisa menjadi model yang membuat kepala daerah yang lain merasa malu sehingga tidak memaksa diri maju pada pilkada yang datang. Dengan demikian ada role model lokal yang menjadi perhatian publik di Maluku dalam pilkada yang akan datang.

Baca Juga  Metafora "Tedong" dan Kemacetan Berpikir PDI-Perjuangan Maluku

Saya sendiri sedang mempertimbangkan untuk ikut kontestasi pilgub yang akan datang tapi bukan sebagai kandidat resmi. Saya ingin jadi “calon gubernur bayangan”. Jadi sekiranya saya memutuskan untuk absen sebagai calon anggota DPD dan memilih mencalonkan diri sebagai “calon gubernur bayangan”, saya akan segera menyusun visi-misi-program yang kelak saya kampanyekan.

Kalau sekiranya visi-misi-program salah satu pasangan gubernur yang resmi diusung parpol unggul dari yang lain termasuk calon gubernur bayangan, saya berharap pasangan kandidat dengan visi-misi-program terbaik itulah yang kemudian dipilih masyarakat. Tetapi sekiranya visi-misi-program kandidat gubernur bayangan yang terbaik, rakyat yang bersetuju dengan saya akhirnya memutuskan untuk pergi ke kebun atau pergi mengail daripada ke TPS memilih “kucing dalam karung”.

Saya rasa exercise calon gubernur ini penting untuk menjadi pelajaran baik bagi para incumbent kepala daerah dan wakil kepala daerah di Maluku sebab seperti saya kemukakan beberapa saat lalu, ternyata produk demokrasi yang jalankan dalam pilkada atau pileg di Maluku benar-benar aneh.

Kita memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk anggota DPR, DPD, dan DPRD bukan untuk menangani problem kejelataan di Maluku. Tetapi kita memilih mereka untuk mengurus diri mereka, keluarga dan konco-konco mereka.

Baca Juga  Kapolri Sebut Brimob Akan Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Dengan kata lain, produk demokrasi di Maluku adalah terpilihnya kaum hedonis yang menggunakan sarung tangan otoritarianisme dalam mengelola kehidupan publik di Maluku.

Kemarin saya berharap issu “kemiskinan ekstrim” yang disampaikan Wakil Presiden bisa menyadarkan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota merasa risih dan malu sembari menjadikan issu kemiskinan ekstrim itu sebagai agenda prioritas pemerintahan daerah. Ternyata issu itu berlalu begitu saja.

Mungkin dalam anggapan pemprov dan DPRD Provinsi, itu urusan kabupaten/kota. Mungkin dalam anggapan pemkab/pemkot dan DPRD, itu kesalahan masa lalu atau rakyat miskin tidak mau keluar dari budaya miskin. Padahal akar struktural kemiskinan ekstrim adalah ketidakbecusan mengeja keadilan distributif di Maluku.

Cashing Maluku ini mulai dari.Ambalau hingga Wetar. Tapi secara substantif, wilayah kerja pemprov dan DPRD adalah pulau Ambon dan sekitarnya. Itulah sebabnya wilayah periferal di Maluku, remah-remahnya saja tidak juga.

Tidak usah jauh-jauh di Gorom, Aru Selatan atau Wetar, saya duga Ambalau di depan mata saja mungkin remah-remah saja tidak. Ironis sekali kan? (*)

No More Posts Available.

No more pages to load.