Porostimur.com, Jakarta – Dugaan keterlibatan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Hairil H. Hukum, dalam pengaturan proyek-proyek strategis daerah melalui skema nepotistik, sebagaimana diungkap Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Malut, kini mulai menggema.
Sebagaimana di beritakan media ini sebelumnya, Gubernur LIRA Malut Said Alkatiri menyatakan, proyek-proyek strategis yang seharusnya dikelola secara transparan justru dikuasai oleh nama-nama yang terafiliasi langsung dengan keluarga Sherly Tjoanda.
Menyikapi temuan LIRA Malut itu, Indonesia Anti-Corruption Network (IACN) menyampaikan kecaman keras dan keprihatinan mendalam atas dugaan bahwa distribusi proyek bernilai miliaran rupiah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah dikendalikan oleh lingkaran keluarga dekat sang gubernur.
“Jika benar, ini bukan sekadar pelanggaran etika. Ini indikasi awal dari state capture corruption – pembajakan institusi oleh segelintir elite demi keuntungan pribadi,” tegas Direktur IACN Igrissa Majid, Rabu (16/7/2025) di Jakarta.
Distribusi Proyek dalam Lingkaran Keluarga
Dugaan praktik mafia tender ini sebelumnya diungkap oleh LSM LIRA, yang membeberkan sejumlah proyek besar seperti Irigasi Aha dan Goal (Rp19 Miliar), Bendungan Wayamli (Rp7,2 Miliar), serta peningkatan jalan senilai Rp72 Miliar, diduga dinikmati oleh figur-figur yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Gubernur, seperti Jhony Laos, Thony Laos Fendi, dan Saldi.
