GMKI Ambon Beri Kejaksaan Waktu Sampai 1 April 2021 untuk Usut Skandal Proyek Islamic Center

oleh -756 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon meminta Kejati Maluku dan Penyidik Polri untuk mengusut dugaan penyalagunaan anggaran pada proyek Penataan Kawasan Dan Rehabilitasi Islamic Center yang pada pelaksaannya berubah menjadi café. Serta mengawasi pelaksanaan pengelolaan Dana PEN.

GMKI bahkan memberi waktu kepada pihak Kejaksaan sampai dengan tanggal 1 April 2021 untuk mengusut tuntas serta memberikan titik terang terhadap masalah dimaksud. Dan apabila tidak ada titik terang maka GMKI Cabang Ambon akan mengambil langkah tegas dalam menyikapi persoalan ini.

Ketua GMKI Cabang Ambon, Josi Tiven melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (27/3/2021) mengungkapkan, anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dipinjam Pemerintah Provinsi Maluku lewat PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp.700 miliar dengan alasan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), tidak transparan dan tidak tepat sasaran.

Tiven bilang, dana yang dipinjam digunakan untuk merenovasi infrastruktur seperti perbaikan trotoar dan saluran drainase yang sampai saat ini masih berlangsung pengerjaannya. Masih dalam proses pengerjaan namun telah menuai banyak kritikan dari berbagai kalangan. Karena permukaan trotoar menggunakan bahan tegel/keramik sehingga licin dan membahayakan pejalan kaki.

Link Banner

“Hal ini kemudian menurut kami, pembangunan trotoar dan saluran drainase bukanlah satu hal yang mendesak atau urgen. Sebab, masih banyak masalah lainnya yang disebabkan oleh pandemic covid-19 salah satunya ialah pemulihan ekonomi masyarakat. Dana Pemulihan Ekonomi Nasional itu seharusnya digunakan tepat sasaran misalnya untuk membantu usaha Mikro, Kecil dan Menengah kemudian membantu pemulihan ekonomi masyarakat yang mulai melemah akibat dampak daripada pandemi covid-19, ” jelas Tiven.

Baca Juga  Benny Wenda: Saat Rakyat Kami Disiksa, Jokowi ke Papua seperti Liburan

Ditambahkannya, adapun juga persoalan proyek Penataan Kawasan Dan Rehabilitasi Gedung Islamic Center Waihaong Ambon, yang di menangkan oleh PT Erloom Anugerah Jaya (yang beralamat di Jalan Skip, RT: 001/06 Kota Ambon.) dengan kode tender 14027288 dengan nilai Rp. 3.010.000.000,00. Namun anggaran tersebut digunakan untuk membuat café yang
di kelolah oleh PKK. Anggaran tersebut seharusnya diperuntukan untuk proyek Penataan Kawasan Dan Rehabilitasi Gedung Islamic Center bukan untuk membuat café.

“Menurut kami tidak tepat sasaran. Sehingga hal ini bisa jadi adalah tindakan penyalagunaan anggaran. Karena pengerjaan proyek tidak sesuai dengan nomenklatur. Yang seharusnya anggaran Rp.3 miliar itu digunakan untuk merenovasi kawasan dan rehabilitasi gedung Islamic center, namun digunakan untuk membangun café,” ungkap Tiven.

Tiven menjelaskan, realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional ini lanjut Tiven tidak transparan dan tidak tepat sasaran. Sehingga berbagai protes dari masyarakat mulai bermunculan. Bukan saja dari kalangan masyarakat, kritikan juga datang dari anggota DPRD Provinsi. Karena mereka juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Baca Juga  Warga Ongkoliong Demo, Sekkot Ambon: Kami Sedang Teliti dan Pelajari Datanya

Tiven juga menilai, sampai dengan saat ini tidak ada kegiatan-kegiatan guna memulihkan
perekonomian di kota ambon yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku.

Dikatakan, dana pinjaman oleh Pemerintah Provinsi Maluku dari PT. SMI yang seharusnya digunakan untuk memulihkan ekonomi masyarakat, namum digunakan untuk pembangunan infrastruktur trotoar dan saluran drainase. Hal ini didasari bahwa pandemik covid-19 turut berdampak terhadap berbagai dimensi kehidupan salah satunya ialah persoalan ekonomi, dengan demikian sebaiknya agaran-angaran yang digelontorkan guna untuk pemulihan ekonomi masyarakat dibandingkan dengan pembangun infrasturktur yang secara logis bukan merupakan hal urgen yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

“Selain itu pembagian dana 700 M yang dipinjam harus dibagi secara merata di kabupaten kota yang ada di Maluku, bukan digunakan untuk hal-hal yang tidak penting, ” papar mahasiswa Hukum UKIM ini. (red)