Ia meminta agar dugaan keterlibatan anggota Brimob dalam insiden tersebut ditangani secara serius, tidak hanya melalui pemeriksaan etik, tetapi juga melalui proses pidana apabila bukti-bukti menunjukkan adanya dugaan tindak pidana.
“Kami mendesak Kapolri segera mengevaluasi Kapolda Maluku Utara. Evaluasi ini penting untuk menilai efektivitas pengawasan, pembinaan dan tanggung jawab kepemimpinan dalam memastikan seluruh anggota menjalankan tugas sesuai hukum,” tegasnya.
Riswan menyatakan, apabila ditemukan kelalaian serius atau kegagalan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Kapolri perlu mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk mempertimbangkan pencopotan dari jabatan apabila memenuhi dasar yang diperlukan.
Menurut Formapas Malut, penanganan perkara ini harus disertai pemeriksaan yang objektif terhadap seluruh pihak terkait, pengungkapan fakta berdasarkan bukti, serta pertanggungjawaban yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terbukti.
Formapas berharap proses tersebut dapat memberikan kejelasan bagi korban dan keluarganya sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Bagi Formapas Malut, penegakan hukum yang berintegritas tidak hanya diukur dari ketegasan aparat menangani dugaan tindak pidana oleh masyarakat, tetapi juga dari kesediaan institusi mengusut dan menindak anggotanya sendiri apabila terbukti melakukan pelanggaran.
