Kekerasan, Baik Fisik Maupun Verbal, Tetaplah Kekerasan

oleh -35 views
Link Banner

Oleh: Made Supriatma, Peneliti dan jurnalis lepas. Saat ini bekerja sebagai visiting research dellow pada ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapore

SAYA sama sekali tidak bergembira ketika menerima kabar pengeroyokan terhadap Ade Armando (AA), dosen UI dan seorang influencer media sosial. Seorang teman meneruskan video bagaimana insiden itu terjadi. Saya kira butuh beberapa waktu untuk mencernanya dan mengetahui sebab musababnya.

Banyak yang mempertanyakan, mengapa AA ada di dalam demonstrasi yang bukan ‘habitat’-nya? Menurut informasi yang saya terima AA berada di demo itu bersama-sama para aktivis Pergerakan Indonesia untuk Semua (PIS), sebuah organisasi dimana dia adalah inisiatornya.

Ironisnya, AA berada ditengah-tengah demo itu untuk mendukung aspirasi yang hendak disuarakan oleh para pendemo, yakni menolak amandemen konstitusi dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Namun demonstrasi ini jelas bukan “habitat” AA. Kehadirannya memancing perhatian. Orang segera mengenalinya. AA terlihat terlibat perdebatan dengan ibu-ibu. Dia diteriaki, kemudian dipukuli, dan sedihnya juga, dilucuti pakaiannya.

Ya, memang butuh waktu untuk mencerna mengapa ini semua terjadi. Kekerasan dalam demonstrasi bukan sesuatu yang aneh di negeri ini. Saya ingat bentrokan-bentrokan antara massa-aksi dengan pihak aparat keamanan pada masa Orde Baru dan sesudahnya,

Saya juga ingat bagaimana pada akhir tahun 1990an, terjadi fenomena yang baru dalam demonstrasi dan oposisi terhadap penguasa.

Pada tahun 1960an hingga 1980an, demo-demo diorganisir dari kampus-kampus besar dan prestisius Indonesia. Ia melibatkan kaum akademisi dan intelektual. Arief Budiman menggambarkannya sebagai peran “begawan” kaum intelektual, yakni kaum intelektual turun dari menara gadingnya ketika terjadi krisis yang melanda masyarakat. Kalau keadaan normal, begawan ini akan kembali ke kampus.

Mitos “begawan” itu masih tetap hidup bahkan sampai saat ini. Namun kenyataan berbicara lain. Para elit demonstran ini, beberapa lama setelah berdemo, entah berhasil atau tidak menumbangkan penguasa, segera masuk ke dalam sistem politik. Mereka menjadi politisi, penguasa, atau pengusaha dengan kontrak-kontrak gemuk, atau kemudian menjadi elit intelektual yang suaranya diperhatikan dengan takzim sekalipun mereka berhenti berpikir.

Awal tahun 1990an memperlihatkan dekadensi kampus-kampus elit Indonesia. Para akademisinya menjadi teknokrat-teknokrat yang melayani rezim penguasa. Para mahasiswanya mulai berubah — mereka berasal dari keluarga-keluarga kelas menengah PNS atau ABRI. Tentu sebagian besar mereka menjadi pro-status quo. Mereka lebih tertarik pada karir daripada politik. Inilah jaman ketika menjadi insinyur seperti Habibie atau menjadi MBA menjadi sangat prestisius.

Baca Juga  Lebaran, cuti bersama tanggal 11 hingga 20 Juni 2018

Gerakan sosial pun berubah. Di kampus-kampus besar bukan tidak muncul gerakan. Anak-anak kelas menengah ini, ketika menghadapi represi politik, menjadi sangat relijius. Akademisi sekular didikan Belanda sudah pensiun. Generasi berikutnya lebih tertarik pada agama, khususnya Islam. Kebangkitan agama mulai dari kampus-kampus khususnya kampus-kampus elit.

Persis pada saat itu juga muncul gerakan-gerakan mahasiswa di luar kampus. Mereka mengambil gerakan yang sangat berbeda, yakni gerakan kiri. Eksperimen gerakan sosialis pun dimulai. Dari luar kampus.

Gerakan ini hanya sempat muncul sebentar hingga direpresi habis-habisan oleh rejim Orde Baru pada 1996. Sementara di kampus-kampus elit gerakan Islam semakin kuat, gerakan yang mengatasnamakan mahasiswa agak melemah.

Faksi kiri dalam gerakan mahasiswa menjadi semakin radikal. Banyak dari mereka melepaskan atribut mahasiswa dan menjadi organisator massa akar rumput.

Akhir-akhir kekuasaan Suharto, pelaku aksi-aksi mahasiswa tidak lagi terpusat di kampus-kampus elit. Banyak aktivis berasal dari kampus-kampus non-elit. Karakter gerakan pun berubah. Taktik di jalanan ketika melakukan demo pun berubah.

Jika pada masa-masa sebelumnya para pendemo mahasiswa cenderung menghindar dari bentrokan dengan aparat, maka dalam tiga tahun periode akhir Suharto, para pendemo justru mencari-cari cara bentrokan dengan aparat. Mereka mempersiapkan diri dengan baik — dengan bom molotov, ban-ban untuk dibakar, serangan terkomando, lengkap dengan rute evakuasi.

Banyak orang bilang, inilah pertama kali kehadiran “generasi tawuran” dalam demo-demo. Generasi ini tidak segan-segan melakukan kekerasan — baik terhadap aparat maupun terhadap lawannya.

Saya kira, kekerasan seperti bentrok fisik dan serangan kepada aprat keamanan sudah menjadi “repertoire” dalam aksi-aksi mahasiswa. Memang sebagian besar aksi mahasiswa bisa dilakukan secara damai — seperti gerakan #ReformasiDikorupsi misalnya. Namun itu pun tidak lepas dari kekerasan. Waktu protes-protes itu ada banyak insiden kekerasan yang melibatkan para demosntran dengan aparat.

Aparat keamanan pun terlihat semakin mempersiapkan diri untuk menghadapi para demonstran ini. Pemakaian air dan gas air mata menjadi sangat intensif untuk membubarkan massa. Juga pasukan-pasukan bermotor yang mobile untuk mengantisipasi kekerasan.

Baca Juga  Ketika Sastra Kehilangan Jati Diri

Akhir-akhir ini, ada juga fenomena yang lebih baru khususnya di Jakarta yaitu keterlibatan anak-anak sekolah menengah — SMA dan SMK — dalam demonstrasi-demonstrasi mahasiswa. Dan di lapangan, saya kira, mereka lebih keras lagi. Tidak jarang demo-demo berubah seperti menjadi ajang tawuran.

Sekalipun ‘repertoire’ gerakan itu berubah, ada yang tidak berubah, yakni para pemimpin-pemimpin demo ini. Para pelaku demo dengan kekerasan pada tahun 1990an ini sekarang menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini. Mereka duduk di DPR atau di lembaga-lembaga pemerintahan.

Ironisnya, beberapa kali saya membaca bahwa mereka melabelkan demo-demo mahasiswa masa kini sebagai “anarkis,” seakan tindakan mereka saat berdemo dahulu adalah gerakan Mahatma Gandhi.

Apa yang kita pelajari dari semua ini? Satu hal. Baik protes dengan atau tanpa kekerasan, ganjarannya adalah kekuasaan dan kekayaan.

Namun jaman juga berubah. Mode atau cara berkuasa juga berubah. Sebagian besar perubahan itu terjadi karena teknologi. Dan lewat teknologi itulah para penguasa membentuk opini, menciptakan preferensi, membuat sesuatu yang menakutkan dan juga membuat sesuatu yang harus dicintai.

Inilah jaman ide dan inspirasi. Para politisi berkuasa dengan mengeksploitasi identitas — menciptakan kemarahan dan kebencian berdasarkan identitas itu. Dalam kemarahan tidak ada imajinasi kecuali kebencian.

Sekaligus, orang juga dipaksa untuk bangga kepada hal-hal yang dangkal (banal). Kalau kamu tidak senang dengan Sirkuit Mandalika maka kamu tidak cinta Indonesia. Apa yang lebih dangkal dari keindonesiaan yang diukur dari Mandalika, IKN, atau panjangnya jalan tol yang tarifnya sekarang naik itu?

Demikianlah. Kita tidak punya pemimpin dengan pemikiran yang mengimajinasikan masyarakat masa depan. Kita bahkan tidak ingat lagi bahwa, misalnya, Republik ini didirikan untuk mewujudkan “keadilan untuk semua.”

Kita tidak memiliki pemimpin namun kita memiliki ‘influencers.’ Dan kita memperlakukan para influencers itu seperti para pemimpin kita. Atau, para pemimpin kita memimpin dengan berlagak seperti influencers dengan populismenya yang murahan itu.

Dan, kita juga memberlakukan apa yang disebut “cancel culture” atau kebudayaan mengasingkan atau meniadakan yang tidak kita sukai. Kita meng-cancel apa saja yang kita anggap tidak berada dalam zona nyaman kita.

Baca Juga  Konflik Ukraina dan Indonesia

Mode berkuasa pada jaman ini adalah dengan menciptakan imajinasi keblinger cancel culture ini. Dan, ironisnya, cancel culture ini diciptakan oleh mereka yang menganggap dirinya paling toleran. Mereka yang menganggap dirinya pejuang pluralisme. Mereka yang memperjuangkan kebebasan apa saja.

Saya kira, disinilah sambungan antara kekerasan terhadap AA dengan seluruh bangunan sistem kekuasaan kita. AA menjadi bagian dari pertarungan itu.

Tidak perlu waktu terlalu lama, rekan-rekan AA dalam satu barisan di media segera memproklamirkan bahwa pelaku-pelaku pengeroyokan terhadap AA adalah para “kadrun.” Anda tentu hapal dengan kata kunci yang senantiasa dipakai dalam provokasi online.

Siapa saja yang tidak sepakat dengan mereka langsung mendapat cap “kadrun” atau kadal gurun. Itulah istilah yang diciptakan oleh kelompok ini. Maknanya tertuju pada kadal yang volume otaknya kecil, yang hidup di gurun — sebuah metafor sarkastik untuk menggambarkan kebodohan yang fanatik dalam beragama.

Indonesia tanpa kadrun adalah jelas metode ‘cancelling’ yang sangat efektif. Dan mereka yang mengucapkannya, menurut saya, seringkali melakukan kekerasan semantik terhadap obyek yang dikadrunkan.

Orang-orang ini selalu mengkotbahkan persatuan, toleransi, kebebasan. Mereka merasa berada di tataran moral yang lebih tinggi dari para kadrun — ‘hollier than thou mentallity.’ Namun persis pada saat itulah sebenarnya mereka menyingkirkan apa yang mereka tidak sukai dan inginkan. “Indonesia tanpa kadrun!” Tanpa pernah mau mengakui bahwa mereka yang mereka tuding sebagai kadrun itu adalah warga negara juga.

Bukankah ini adalah sebuah bentuk kekerasan juga? Saya tidak paham kalau ini bukan.

Para pelaku kekerasan fisik ini terprovokasi oleh kekerasan verbal yang pernah diucapkan kepada mereka. Selain sebutan ‘kadrun’ lihatlah serangan online yang dilakukan terhadap demonstrasi ini — dari ejekan bahwa mereka dibayar hingga ke nasi bungkus dan segelas aqua untuk para demonstran.

Sekali lagi, saya sama sekali tidak senang dengan kekerasan yang menimpa AA. Namun, disisi yang lain, kekerasan ini membuat saya merefleksikan bahwa ada hubungan yang sangat jelas antara kekerasan fisik dan kekerasan secara naratif yang dibangun oleh AA dan kawan-kawannya. (*)

Gambar: Pesona Non Grata dalam level pribadi adalah bentuk cancelling juga.

No More Posts Available.

No more pages to load.