Persoalan lainnya terlihat dari indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan.
Menariknya, kemiskinan di perkotaan tercatat lebih dalam dibandingkan wilayah perdesaan.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan mencapai 1,105, sedangkan di perdesaan sebesar 0,709.
Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) perkotaan mencapai 0,294, lebih tinggi dibandingkan perdesaan yang berada pada angka 0,152.
Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di Maluku Utara tidak cukup dibaca hanya melalui jumlah atau persentasenya.
Ada persoalan lain yang perlu diperhatikan, yakni seberapa jauh kondisi ekonomi masyarakat miskin dari garis kemiskinan serta seberapa timpang kondisi di antara kelompok masyarakat miskin itu sendiri.
Pemerintah Tak Cukup Kejar Angka Kemiskinan
Data BPS tersebut memperlihatkan persoalan kemiskinan Maluku Utara berada pada persimpangan antara meningkatnya biaya hidup dan terbatasnya kemampuan ekonomi masyarakat bawah.
Jumlah penduduk miskin bertambah dalam enam bulan ketika Garis Kemiskinan juga meningkat cukup signifikan.
Karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial.
Pemerintah daerah perlu memperkuat pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani serta nelayan, pengendalian harga kebutuhan pokok, hingga pengembangan ekonomi produktif yang mampu memberikan pendapatan berkelanjutan.
