Porostimur.com, Ambon – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, meminta Pemerintah Provinsi Maluku tidak main-main dalam menindaklanjuti sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Watubun kepada awak media usai Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Maluku atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Maluku, Senin (8/6/2026).
Ia menegaskan, seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK harus segera diperbaiki karena berpengaruh langsung terhadap kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah ke depan.
“Semua pihak, terutama pemerintah daerah, tidak boleh main-main dengan rekomendasi BPK. Apa yang dibuat BPK itu objektif untuk perbaikan kinerja kita ke depan,” tegasnya.
Rekomendasi BPK Harus Jadi Prioritas
Watubun menilai, temuan-temuan yang disampaikan BPK merupakan bagian penting dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, rekomendasi tersebut justru menjadi panduan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.
“Justru dengan begitu BPK telah membantu setengah perjalanan kita menuju perubahan yang jauh lebih baik,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mengapresiasi kinerja BPK yang dinilai telah menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dan memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah daerah.
