Porostimur.com, Ambon – Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun, menyayangkan sikap Sekda Maluku Sadlie Ie yang terkesan menghindari dan tidak seirama dalam pembahasan anggaran Pemilu 2024.
Pernyataan tersebut diutarakan Watubun, menyusul belum adanya kepastian dari Sekda selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Maluku terkait nasib anggaran kepemiluan yang telah diajukan KPU maupun Bawaslu.
“Sekda harus melakukan upaya pro aktif untuk menjembatani mekanisme komunikasi ini agar berjalan dengan baik,” tukas Watubun, Rabu (30/8/2023).
Menurutnya, Sekda Maluku sebagai pemegang kebijakan anggaran tidak boleh menghindar, ketika dihubungi pihak yang berkepentingan baik KPU, Bawaslu dan lainnya.
“Di tahun 2024 kita diperhadapkan dengan pemilu presiden, legislatif dan kepala daerah, khusus untuk pilkada harus dibiayai oleh APBD dan kita melalui Komisi I DPRD Maluku, intens melakukan sosialisasi serta mendorong secara akti,” ujar Benhur.
“Kita berharap pemerintah daerah juga harus seirama dengan kita. Anggaran Pemilu ini tidak kecil dan itu harus tergambar di ABPD Perubahan Tahun 2023,” imbuhnya.
Watubun bilang, DPRD Maluku telah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah terkait hal ini.
