Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon: Vaksinasi anak 12-17 Tahun Harus Seizin Orang Tua

oleh -78 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Jafri Taihutu menanggapi kecemasan orang tua terhadap vaksinasi yang diberikan kepada anak yang berusia 12-17 tahun.

“Program vaksinasi ini kan program pemerintah pusat. Karena itu saya kira yang pertama Dinas Kesehatan kota Ambon mesti pastikan bahwa itu tidak ada unsur paksaan. Sifatnya imbauan khusus bagi anak yang 12 tahun keatas,” ungkap Jafry Taihutu kepada wartawan di Baileo Rakyat, Kamis (12/8/2021).

Taihutu mengatakan, yang kedua mesti butuh persetujuan orang tua sehingga jangan terkesan ada upaya paksaan karena klasifikasi umumnya kan Balita. Kan Covid ini juga gak tahu kapan itu dia bisa berakhir. Setiap hari saja bisa mengancam seluruh masyarakat, apakah itu anak kecil atau orang dewasa.

Baca Juga  Dua Warga Silale yang sebelumnya Menolak Rapid Test, ternyata Hasil Swabnya Positif

“Kami mendukung langkah dan kebijakan pemerintah kota dengan catatan mesti ada persetujuan orang tua, yang kedua sifatnya himbauan, dan tidak boleh ada paksaan,” tegasnya.

Yang ketiga mesti sesuai dengan SOP. Jangan di kira anak kecil itu gak ada penyakit bawaan, lalu kalau mau vaksin, vaksin saja. Apa yang dilakukan dengan SOP untuk vaksin secara umum ini saya kira di pakai.

“Edukasi itu mesti dilakukan dan berjalan terus supaya irang tua ini juga percaya karena yang ada dalam diri ialah kecemasan masing-masing orang. soal Hoax yang banyak beredar diluar, sehingga membuat orang tua sendiri takut apa lagi anak mereka,” jelas taihutu.

Taihutu bilang, saya kira Dinas Kesehatan Kota Ambon yang sudah menunjuk puskesmas-puskesmas untuk melakukan pelayanan vaksin itu mesti mengedukasi agar lega dan tidak ada was was dari mereka.

Baca Juga  ASN dan TNI/Polri Wajib Gunakan NSP Pancasila Rumah Kita Selama 1 Bulan

“Bilang ke mereka kalau anak kecil vaksinnya kaya begini, dampaknya apa? Pendamping kami di DPRD saja ketika di Vaksin, demam saja dia puyeng sendiri apa lagi anak kecil, pasti ada sisi lemah,” ujarnya.

Ini kan bukan barang baru yang di guliti oleh komisi II. Sekarang sudah berpindah arah, bukan cuma soal jaringan! Bukan soal itu tapi, yang namanya orang tua mengalokasikan waktu mendampingi anak dalam proses belajar mengajar atau tidak. Sebetulnya itu yang paling utama.

Sistem daring sudah berjalan setahun lebih ini, saya kira semua orang tahu lah sisi kurangnya dimana bila di banding dengan yang namanya sistim tatap muka.

Baca Juga  Tim SAR Cari ABK KM Makmur Mandiri yang Terjatuh di Perairan Dobo

Keputusan lulusan saja tidak lagi pendekatannya ujian nasional, tapi dengan kebijakan yang sudah ada.

“Saya berharap seikrarnya mungkin kalau kebijakan nasional ini jalan, seluruh anak-anak ini di vaksin bukan karena paksaan, tapi karena himbauan yang menyadarkan sehingga masyarakat percaya sungguh ini jalan terbaik, dan semua anak Indonesia yang ada di Ambon ini di vaksin, maka ada komuditas lokal yang kuat,” harapnya.

“Jadi kalau mau dibilang tatap muka, kan ini tergantung status. Bagaimana mungkin statusnya merah, hitam atau orange, lantas kita paksakan untuk tatap muka,” pungkasnya. (nicolas)

No More Posts Available.

No more pages to load.