Porostimur.com, Jailolo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat menyoroti sejumlah persoalan dalam kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat saat menggelar Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Senin (4/5/2026).
Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun 2026 yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD itu dipimpin Ketua DPRD Halbar, Ibnu Saud Kadim, serta dihadiri Wakil Bupati Halmahera Barat, Jufri Muhammad, bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam forum tersebut, Ketua Komisi II DPRD Halbar, Joko Ahadi, bertindak sebagai juru bicara Badan Anggaran DPRD untuk menyampaikan hasil pembahasan LKPJ.
Soroti Kinerja dan Program OPD
DPRD menemukan sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan program dan penggunaan anggaran sepanjang tahun 2025. Berbagai catatan kritis pun dituangkan dalam rekomendasi yang diminta untuk segera ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif.
Salah satu sorotan utama diarahkan kepada Dinas Pendidikan yang dinilai perlu melakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh.
“Temuan masalah dan rekomendasi itu setebal 25 halaman,” ujar Joko dalam rapat paripurna.
Politikus Partai Golkar itu menegaskan bahwa rekomendasi DPRD bukan sekadar formalitas administratif, melainkan hasil pengawasan mendalam yang memuat temuan faktual serta langkah-langkah perbaikan secara rinci.
