“Makan minum di SMA SIwalima tidak ditender padahal uangnya miliaran,” ujar Atapary.
Hal yang sama juga terjadi pada proyek survei manajemen pelayanan pendidikan dengan pagu anggaran Rp700 juta yang juga tidak melalui proses tender. Bahkan output dari survei dibuat fiktif.
Proyek tersebut kata Samson, dikelola langsung oleh Kepala Dinas bersama Juspi Tuarita selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
“Data yang kita dapat ini ada dugaan langsung dikelola oleh Ibu Kadis, dan PPTK itu Juspi Tuarita ini Kasubag Kepegawaian dan umum, mestinya Rp700 juta ini harus tender, dan dugaan ini ouput dari survei itu dibuat fiktif,” pungkasnya.
Begitu juga dengan dana operasional dinas. Rata-rata per Cabang Dinas mendapat jatah Rp 300 juta. Hanya saja dalam realisasinya sesuai perintah Kepala Dinas harus dibuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Mirisnya setelah laporan dikirimkan, dana operasional tersebut tidak kunjung ditransfer. (tim)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
