Porostimur.com, Ambon — Komisi I DPRD Provinsi Maluku mendesak percepatan sekaligus kejelasan proses hibah lahan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang hingga kini masih bergulir. Dorongan ini disampaikan dalam rapat bersama Pemerintah Kabupaten SBB dan Pemerintah Provinsi Maluku di ruang Komisi I DPRD Maluku, Kamis (2/4/2026).
Ketua Komisi I DPRD Maluku Solichin Buton, menegaskan bahwa seluruh tahapan hibah harus dijalankan sesuai mekanisme dan mengedepankan transparansi agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Proses Berjalan, Namun Perlu Pembenahan
Menurut Solichin, meskipun proses hibah telah menunjukkan perkembangan, masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi, baik dari sisi administrasi maupun teknis.
“Proses ini sudah berjalan dan ada progres. Namun, semua tahapan harus dipastikan dilakukan secara terbuka dan sesuai prosedur agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.
Ia juga menilai berbagai tanggapan, termasuk penolakan dari sebagian pihak, merupakan dinamika yang harus disikapi secara bijak tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa rencana hibah lahan sebelumnya telah melalui tahap koordinasi awal dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Namun, komunikasi lanjutan dinilai masih perlu diperkuat untuk mencapai kesepahaman bersama.
