Komisi II DPR Tak Setuju Pj Kepala Daerah Bisa Langsung Pecat dan Mutasi ASN

oleh -225 views

Porostimur.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengizinkan pelaksana tugas (plt), penjabat (pj), maupun penjabat sementara (pjs) kepala daerah memberhentikan hingga memutasi pegawai tanpa izin dari Kemendagri.

Komisi II DPR menilai Pj Kepala Daerah harus tetap izin dan konsultasi dengan Kemendagri sebelum memutuskan itu.

“Karena posisinya sebagai Pj, maka kewenangan yang bersangkutan melakukan mutasi harus terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat izin dari Kemendagri. Ini mutlak dilakukan,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang dikutip, Selasa (20/9/2022).

Junimart mengatakan sebetulnya tidak masalah jika Pj Kepala Daerah memecat atau memutasi aparatur sipil negara (ASN).

Namun, dia menekankan jangan sampai nantinya pemecatan atau mutasi itu justru menimbulkan masalah baru seperti gugatan ke lembaga peradilan.

Baca Juga  Cegah Praktik Judi Online, Ponsel Pegawai Rutan Ambon Diperiksa

“Sepanjang tidak melanggar sistem ketatanegaraan dan telah diatur dalam regulasi yang rigid ya monggo saja. Artinya jangan sampai timbul masalah hukum baru sehingga muncul gugatan-gugatan ke lembaga peradilan,” ucapnya sebagaimana dikutip dari detikcom.

Kemendagri Beri Penjelasan Soal Pj Kepala Daerah Bisa Mutasi dan Berhentikan Pejabat

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Benni Irwan, menanggapi kekhawatiran munculnya potensi abuse of power dalam aturan memperbolehkan penjabat atau Pj kepala daerah dibolehkan untuk memutasi maupun memberhentikan pejabat. Surat edaran tersebut diteken Mendagri, Tito Karnavian, pada 14 September 2022. 

No More Posts Available.

No more pages to load.