Konflik Tidak Bisa Selesai dengan Dialog, Mantan Aktivis HMI Ini Tawarkan Enam Resolusi untuk Papua

oleh -59 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Tenaga Ahli Kelembagaan Desk Papaua Bappenas Moksen Idris Sirfefa mengatakan, kerusuhan tidak bisa diselesaikan hanya dengan berdialog.

Ia menyinggung beberapa kalangan yang menyarankan harus ada dialog untuk penyelesaian kasus Papua.

Menurutnya, tawaran dialog tidak cocok dipakai sebagai resolusi konflik Papua. Ia lantas menyarankan cara selain berdialog.

Bagi putra imam masjid di Papua itu, dialog bukanlah resolusi konflik, malah justru berpotensi melahirkan konflik baru.

“Pemerintah harus mampu memfasilitasi diversitas kebangsaan itu. Langkah-langkahnya yaitu dengan cara pembangunan yang konkret dan bukan sebatas dialog,” tuturnya.

Menurut mantan Akrivis HMI ini, rakyat membutuhkan resolusi konflik yang tidak bersifat jangka pendek.

Ia menuturkan, harus ada resolusi konflik yang memberikan manfaat langsung bagi mereka.

Pemerintah pusat dan daerah, termasuk Pemprov dan kabupaten/Kota se-Tanah Papua, dapat menggunakan resolusi tersebut.

Baca Juga  6 Pemain dari Brasil, Real Madrid Punya Cita Rasa Samba

Moksen Sirfefa lantas menjelaskan ada enam resolusi konflik yang dapat diaplikasikan di wilayah Indonesia yang berpotensi konflik.

“Ada enam resolusi konflik di Indonesia untuk jangka panjang,” ucap Moksen Idris Sirfefa.

Pertama, menciptakan kebijakan ekonomi yang tidak semata-mata pro-pasar, tetapi mampu memenuhi daya beli masyarakat.

Kedua, mewujudkan kepemilikan saham masyarakat terhadap pengelolaan aset-aset ekonomi di wilayahnya

Ketiga, meningkatkan partisipasi politik warga secara luas.

Menjamin proses-proses demokrasi yang taat asas dan meningkatkan kedewasaan politik rakyat melalui partai-partai politik.

Juga, mengembangkan kehidupan parlementer yang dewasa dan berorientasi kerakyatan.

Keempat, menjalankan pemerintahan secara akuntabel dan transparan sampai di tingkat paling rendah.

Sehingga, terwujud pemerintahan presidensial yang baik, bersih, dan efektif.

Baca Juga  AGK-YA vs Banteng. Seteru Kandang Siapa Tumbang?

Kelima, menjamin hak-hak kewargaan, yaitu hak-hak sosial (termasuk kebudayaan dan agama), hak ekonomi, hak politik, dan hak hukum.

Serta, hak-hak kewarganegaraan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia di dalam maupun di luar negeri.

Tujuannya, agar dapat membangkitkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah.

Keenam, mempertahankan harga diri bangsa di mata internasional.

Lantas, melindungi kedaulatan bangsa dari rongrongan pihak manapun.

Ia menjelaskan, enam landasan pemikiran normatif ini mungkin dapat mewakili sekian banyak resolusi konflik yang ada.

Gunanya, untuk melihat Indonesia bukan pada hari ini, tetapi pada jangka panjang.

Menurutnya, rumusan rekonsiliasi ini akan memperkokoh rekonsiliasi nasional yang sewaktu-waktu mengalami ujian.

Ia berharap setiap daerah dapat merancang kebijakannya berdasarkan kebijakan resolusi konflik yang ditetapkan secara nasional.

Baca Juga  Banyak Klaster Keluarga, Lakukan Ini jika Saudara Anda Positif Covid-19

Moksen menyarankan pemerintah dapat memakai resolusi konflik yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi.

Selain itu, dapat membuat pengukuhan identitas politik sebagai satu kesatuan kebangsaan. (red/red)