“Kami akan sampaikan ke Pak Bupati agar kembali koordinasi dengan kementerian. Jangan sampai program ini dimulai tanpa kesiapan, apalagi rentang kendali dan biaya operasional kita tinggi,” jelasnya.
Sebagai solusi awal, Let-Let menyebut pihaknya akan menggagas KOPDES Merah Putih percontohan di salah satu kecamatan dan desa. Tujuannya agar program ini bisa diuji coba dan dievaluasi secara menyeluruh sebelum direplikasi ke 117 desa lainnya.
Tanpa Percontohan, Risiko Semakin Besar
Hal senada disampaikan Ray Hitijahubessy, Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kementerian Desa, yang menilai belum adanya KOPDES percontohan di Aru membuat program ini rawan bermasalah secara hukum dan sosial.
“Tanpa percontohan dan regulasi yang matang, program ini bisa bentrok dengan BUMDes maupun usaha lokal. Potensi konflik tinggi, apalagi kalau tidak ada pelatihan dan pendampingan yang cukup,” ujarnya.
Ray juga mengingatkan bahwa tumpang tindih peran antara KOPDES dan BUMDes bisa memicu persaingan usaha yang tidak sehat, terutama jika tidak disertai kajian usaha yang matang dan pemetaan kebutuhan ekonomi di tingkat desa.
Desa Belum Siap, SDM Terbatas
Sementara itu, hasil wawancara dengan sejumlah kepala desa di Kepulauan Aru mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap kesiapan desa. Mereka mengeluhkan minimnya SDM yang paham koperasi, serta kesulitan mendapatkan lahan dan bangunan yang layak untuk kegiatan koperasi.
