Terus terang saya prihatin sekali dengan sikap masa bodoh baik DPRD maupun DPD PDI Perjuangan Maluku yang terkesan sengaja mengambangkan kasus Pak Lucky ini. Sikap masa bodoh seperti ini tentu saja tidak baik bagi kedua lembaga tersebut.
Bagi DPRD yang terkesan “malu hati” untuk menguber kasus ini makin memperkuat citra buruk lembaga perwakilan rakyat ini.
Banyak kalangan menilai DPRD periode ini tidak berdaya menjaga bandul sebagai penyeimbang eksekutif karena problem internal yang membelit mereka. Salah satunya kasus Pak Lucky yang sudah sejak lama menjadi issu politik yang hangat dibicarakan bahkan menjadi olok-olokan publik.
Di pihak lain, DPD PDI Perjuangan seolah kehilangan vitalitasnya untuk menangani masalah ini. Padahal, penanganan masalah ini sesungguhnya memiliki “daya kejut” yang baik sekali untuk membangun kembali daya juang partai ini yang dalam tahun-tahun terakhir ini meredup.
Beberapa saat lalu, saya gunakan metafor “tedong” yang malas karena kekenyangan untuk menggambarkan situasi partai ini yang dengan susah payah kita perjuangan.
Harusnya penanganan kasus Pak Lucky ini mesti menjadi bagian dari strategi revitalisasi internal partai ini menghadapi event politik 2024. Sayangnya, semua elemen strategis partai ini di Maluku menganggap persoalan ini hal sepele yang tidak membekas dalam ingatan publik.
