Dia tidak percaya pada sistem. Dan, yang paling penting, rejim Prabowo ini tidak suka pada satu hal: pengawasan dan akuntabilitas. Kalau ada yang mengawasi dan akuntabel maka itu melekat pada diri presiden. Hanya presiden.
Kita tahu bahwa Danantara, yang mengelola kekayaan yang luar biasa besar itu, hanya bertanggungjawab pada presiden. Dan presiden pula menunjuk siapa yang mengurus MBG. Presiden pula yang menunjuk perusahan, PT Agrinas Pangan, yang membuat Koperasi Desa Merah Putih.
Dan bagaimana PT Agrinas Pangan membangun koperasi? Minta bantuan Kodim. Komandan Kodim menunjuk orang mengerjakan pembangunannya. Tidak ada tender. Tidak ada pemeriksaan anggaran.
Dan, karena kebijakan ini muncul begitu saja dari kepala presiden, maka kebijakannya pun berubah-ubah. Sehingga, sekarang kalau ada orang bertanya, KDMP itu milik siapa? Menteri Koperasi akan mengatakan milik anggota koperasi. Tapi kok desa — lewat Dana Desa — yang harus mengangsur hutangnya? Bukankah tidak semua penduduk desa menjadi anggota koperasi?
Sekarang, ada kebijakan baru lagi. Semua penerima Bansos dan BLT akan menerimanya lewat koperasi. Mereka harus menjadi anggota koperasi. Uang BLT mereka kabarnya akan dipotong untuk simpanan wajib. Tapi kan tidak semua penduduk desa menerima bansos?
