“Mereka jangan bungkam, kasus BPRS ini harus dibentuk Pansus. Supaya rakyat tahu siapa yang paling bersalah atas kerugian daerah ini,” sambungnya.
Hatim mengaku pihaknya mendukung proses hukum kasus dugaan korupsi di BPRS yang saat ini ditangani Kejaksaan Negeri (Kajari) Halsel dan Polres Halmahera Selatan.
Namun, DPRD juga harus menggulirkan Pansus, sehingga ada data-data lain yang ditemukan bisa disodorkan ke aparat penegak hukum agar proses penanganan kasus BPRS ini cepat diketahui siapa aktornya dan mempercepat pihak penegak hukum dalam penelusuran masalah tersebut. (Fadli Naser)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
