Di sinilah letak kontradiksinya. Segala keburukan Pilkada dilakukan oleh elite, politisi, dan paslon, tapi yang justru dicabut adalah hak rakyat atau pemilih dalam menentukan pemimpin daerahnya sendiri.
Bukankah hal itu terasa cukup tidak “nyambung”. Ibaratnya, rakyat pemilih di daerah “tak tahu menau”, hanya mengikuti irama yang ditawarkan oleh para elite, lalu tiba-tiba saat irama-irama tersebut keluar dari pakem yang ada, menjadi irama koruptif dan tidak bermoral, justru hak rakyat yang dicabut. Padahal pelaku utamanya adalah elit.
Untuk itu, dalam hemat saya, antara persoalan dan solusi tidak sinkron secara filosofis dan moral.
Persoalan ada pada elite-elite, tapi solusinya justru dengan menghilangkan rakyat di dalam ekosistem politik daerah.
Ibarat di dalam permainan sepak bola. Penonton justru dipersalahkan atas buruknya permainan satu tim sepak bola. Tentu sangat tidak tepat dan tidak etis.
Sebagaimana diketahui, lahirnya konsep pemilihan langsung, baik di tingkat nasional maupun lokal, adalah sebagai solusi atas pemilihan pemimpin yang hanya dimonopoli oleh para elite di era Orde Baru dan beberapa pemilihan setelahnya.
Dengan konsep pemilihan terbatas tersebut, ditambah dengan karakter partai-partai politik yang sangat elitis dan oligarkis, maka akan membawa ajang pemilihan pemimpin (nasional dan lokal) menjadi ajang untuk menempatkan kepentingan para elite di atas kepentingan rakyat banyak, mengingat selama ini telah terbukti kepentingan-kepentingan elite tak sama dengan kepentingan rakyat banyak.
