Oleh: M. Isa Ansori, Kolumnis dan Akademisi tinggal di Surabaya
Memasuki 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto, berbagai gangguan mulai bermunculan, menguji ketegasan dan kepemimpinan presiden baru Indonesia ini. Dari persoalan tata ruang dan tanah hingga kebijakan ekonomi yang kontroversial, semuanya mencerminkan dinamika kabinet yang belum sepenuhnya solid. Muncul pertanyaan besar: apakah ini bagian dari loyalitas ganda orang-orang Jokowi di kabinet Prabowo, ataukah hanya kelalaian birokrasi?
Kasus pemagaran laut di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dan beberapa daerah lain di Indonesia menjadi sorotan tajam. Pemagaran yang disebut-sebut telah berlangsung sejak 2014 ini kini kembali mencuat, seolah menjadi bom waktu di era Prabowo. Yang lebih mengejutkan, semua menteri yang membidangi persoalan tata ruang dan tanah justru mengaku tidak tahu-menahu dan saling melempar tanggung jawab. Reaksi ini bukan hanya menimbulkan kebingungan, tetapi juga kemarahan rakyat yang merasa haknya sebagai nelayan dan masyarakat pesisir dirampas. Apakah ini ketidaktahuan yang murni, atau ada agenda tersembunyi yang sedang dimainkan?
Pemerintah berencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Kebijakan ini sontak menimbulkan kegaduhan, mengingat kondisi ekonomi rakyat belum sepenuhnya pulih. Alih-alih meningkatkan penerimaan negara, langkah ini justru bisa memperlemah daya beli masyarakat dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo di awal kepemimpinannya. Apakah ini langkah yang sengaja dilemparkan untuk menguji reaksi publik, ataukah ada kepentingan lain di baliknya?
