Padahal sejarah menunjukkan bahwa universitas bukan didirikan untuk menyenangkan penguasa. Universitas hadir untuk merawat nalar, mempertanyakan kebijakan, dan menjaga agar suara-suara yang terpinggirkan tetap dapat didengar. Ketika kampus tunduk pada rasa takut, yang hilang bukan sekadar satu acara pemutaran film, melainkan martabat intelektual itu sendiri.
Dalam beberapa hari terakhir, pembubaran pemutaran Pesta Babi di sejumlah daerah memicu kritik luas dari organisasi masyarakat sipil. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menilai pelarangan itu sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan hak warga untuk mengakses karya seni dan informasi.
Paling penting untuk dipahami, bahwa film dokumenter bukan kitab suci yang harus diterima mentah-mentah, tetapi juga bukan barang terlarang yang harus dibungkam. Ia adalah karya kreatif yang menawarkan perspektif.
Tugas publik adalah menguji, mengkritik, dan mendiskusikannya. Tugas negara adalah menjamin ruang itu tetap terbuka.
Adalah Dandhy Laksono yang membuat “keriuhan” itu—ia telah lama dikenal sebagai sutradara dokumenter yang kerap menyajikan film-film yang ngeri-ngeri sedap, penuh risiko, dan mengguncang kenyamanan. Tampaknya ia tak terlalu peduli pada apa yang nantinya akan diterima, selama suara-suara yang selama ini dibungkam tetap menemukan jalannya menuju publik.
