“Kami apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah, yang progresif berani membuat surat edaran membebaskan BPHTB bagi penerima PTSL dari kalangan miskin ekstrem,” ucapnya.
Nusron juga melaporkan, hingga April 2025, sudah ada 121,54 juta bidang tanah terdaftar atau sekitar 94,4% dari target nasional sebesar 126 juta bidang. Namun, baru sekitar 94,1 juta bidang yang telah bersertifikat, atau 74,7%.
Nusron mengungkap, salah satu penyebab lambatnya sertifikasi adalah ketidakmampuan penerima PTSL membayar BPHTB. “Gap-nya jauh, yang sudah terpetakan 94%, tetapi baru tersertifikasi 74%. Banyak yang belum sertifikat karena belum mampu bayar BPHTB,” pungkas Nusron Wahid terkait pajak sertifikat.
(red/beritasatu)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google New
