Oleh: Bito S. Temmar, Politisi Senior
Studi dan kajian pembangunan dunia ketiga di era 80-an, menyajikan begitu banyak model fungsional yang seharusnya memfasilitasi para penentu kebijakan dalam merumuskan arah, tujuan, dan tindakan pembangunan yang mereka tempuh.
Realitas masyarakat majemuk juga menarik perhatian sejumlah ilmuwan dan peneliti untuk mempelajarinya sekaligus menyarankan model-model fungsional yang diharapkan mengartikulasinya dalam kebijakan dan tindakan. Di masyarakat seperti ini, bagian-bagiannya yang periferal sangat sering terabaikan sehingga pembangunan sekaligus sebagai upaya pemulihan martabat manusia lebih mudah diretorikakan ketimbang diimplementasikan secara konkrit.
Terhadap realitas kemajukan ini, Rendy Clark misalnya, seorang ilmuwan politik, merumuskan apa yang ia sebut sebagai mozaik society. Dengan model ini, detail kemajemukan dipelajari dan diartikulasi sedemikian rupa dalam kebijakan dan tindakan pembangunan, sehingga ada ruang untuk tumbuh bersama dalam keunikan sub-sub komunitas.
Sayangnya, para pengambil keputusan dan penentu kebijakan, entah tak punya cukup waktu untuk mempelajari atau terjebak dalam “keangkuhan” akut, cenderung mengabaikan realitas majemuk masyarakat dalam mermuskan arah, tindakan, dan kebijakan operasional pembangunan. Tak terhindarkan disparitas antar komunitas dan area menganga secara sangat memalukan. Janji pembangunan sekaligus sebagai upaya pemulihan martabat manusia hanyalah retorika kosong.
