Sejauh mana pemilih milenial dalam masyarakat kita bisa memilih dengan pertanggungjawaban yang tinggi? Ataukah mungkin sebaliknya, publik akan kembali terjebak memilih dengan pilihan yang salah? Di mana pemilih hanya terjebak pada janji partai? Namun, di balik itu sebetulnya hanya akan mementingkan kepentingan pribadi dan golongan.
Jika terjadi demikian, alangkah mubazirnya negara telah menggelontorkan triliunan rupiah bagi penyelenggaraan hajatan demokrasi rakyat. Hendaknya upaya memilih para pemimpin di masa mendatang dilakukan semaksimal mungkin sehingga pada akhirnya calon-calon yang ada terjaring secara kualitatif.
Tak sedikit publik yang skeptis –jika tak mau dikatakan trauma– pada pemilu. Karena partai sering kali menebar janji palsu. Dulu dipilih, nyata-nyatanya tak memberi angin perubahan yang signifikan. Tak sedikit mereka yang terjerat kasus korupsi. Salah satu bentuk ketidakpercayaan publik pada pemilu terkait dengan moralitas kader partai yang kurang memiliki kredibilitas. Selain persoalan korupsi, masyarakat umumnya tak menginginkan jika pemilu hanya dijadikan alat untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan.
Para calon pemimpin yang menjadi kader partai dinilai publik masih ada yang bermasalah, baik karena faktor hukum maupun moralitas, jika tetap dipertahankan partai pengusungnya, dapat dipastikan memperburuk citra partai bersangkutan (Mujani, 2009).
