Tapi sayangnya, mengapa meskipun ada yang bermasalah, partai tetap mengajukannya? Misalnya maraknya kasus mahar politik dalam pilkada. Pemaksaan terhadap pengajuan calon oleh partai akhirnya menjadi rumor yang tak sedap, seperti ada dugaan bahwa partai telah menerima mahar.
Keberadaan gerakan publik untuk menolak para calon pemimpin, baik pusat maupun daerah, yang bermasalah sangat membantu bagi pemilih supaya jangan memilih mereka yang cacat secara moral. Sebab, bagaimanapun mereka yang akan mendapuk kekuasaan harus bertanggung jawab membawa masyarakat pada kesejahteraan, bukan malah membuat persoalan baru.
Sejatinya para calon pemimpin adalah orang-orang yang mampu memberikan teladan kepada masyarakat. Sebab, mereka termasuk di antara sekian dari segelintir orang dari jutaan anggota masyarakat yang mendapatkan kesempatan sekaligus kehormatan untuk menduduki jabatan kekuasaan.
Jika berhasil memasuki lembaga dewan dengan kategori bahwa mereka merupakan orang-orang pilihan, mereka boleh dikatakan sebagai orang yang benar-benar terhormat karena akan membela kepentingan masyarakat luas dan memberi kesejahteraan.
Namun, dalam sejumlah kasus, kita sering kali masih menemukan mereka para calon pemimpin yang bermasalah. Persoalan moralitas dalam politik sesungguhnya sangat menentukan legitimasi etis karena bagaimanapun nantinya akan berkiprah secara konkret dalam masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat. Komitmen terhadap persoalan moral merupakan suatu keharusan jika mereka benar-benar sungguh ingin memperbaiki kondisi yang tengah karut-marut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
