Dengan kata lain, pengawasan publik bukan dianggap mengganggu penegakan hukum, melainkan menjadi bagian dari mekanisme negara hukum itu sendiri. Ajakan Yusril tersebut sejalan dengan langkah Komisi III DPR yang membentuk Panitia Kerja untuk mengawasi penanganan perkara ini.
Sikap KPK juga menarik. Lembaga antirasuah itu memilih tidak masuk ke dalam polemik mengenai prosedur pelimpahan, tetapi menegaskan bahwa proses hukum harus dihormati terlebih dahulu, sementara seluruh aspek formil dan materiil nantinya akan diuji melalui persidangan.
Saya melihat, justru di sinilah negara sedang menguji dirinya sendiri. Bukan hanya menguji apakah seseorang bersalah atau tidak, melainkan menguji apakah seluruh institusi penegak hukum mampu bekerja sesuai hukum ketika perkara itu menyentuh lingkungan mereka sendiri.
Karena itu, pengawasan publik seharusnya tidak berhenti pada perdebatan mengenai prosedur pelimpahan perkara. Yang lebih penting adalah mengawasi bagaimana konstruksi perkara itu sendiri dibangun. Saya mencatat sedikitnya ada tiga simpul yang layak terus dicermati publik.
Simpul pertama adalah jejak digital Ferry Hongkiriwang. Dari penyidikan terhadap telepon selulernya dalam perkara sebelumnya, sejumlah laporan media menyebut penyidik menemukan petunjuk yang kemudian mengarahkan pengembangan perkara ini. Belakangan, ketika Kafe de’Clan Signature digeledah, penyidik menemukan uang dalam jumlah puluhan miliar rupiah beserta berbagai barang bukti lainnya.
