Kebijakan hilirisasi nikel di Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan harus ditinjau ulang dari perspektif kedaulatan warga lokal, di mana masyarakat lingkar tambang seringkali hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Kepemimpinan Sherly dituntut untuk tidak hanya menjadi “fasilitator investasi”, tetapi juga menjadi “pelindung kepentingan rakyat” melalui kebijakan yang mewajibkan penyerapan tenaga kerja lokal yang kompeten dan proteksi terhadap lahan pertanian warga yang kian tergerus.
Menguji Nyala Pendidikan dan Kesehatan di Beranda Kepulauan
Sejak awal masa jabatan, pemerintahan Sherly menampilkan narasi perubahan yang kuat, dengan prioritas pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Secara normatif, fokus ini selaras dengan kebutuhan dasar Masyarakat. Namun dalam praktik pemerintahan, narasi perubahan kerap diuji oleh kapasitas implementasi dan konsistensi kebijakan di lapangan.
Di sektor pendidikan, Sherly Tjoanda menegaskan target ambisius agar tidak ada lagi sekolah tertinggal di Maluku Utara, komitmen yang mencerminkan kesadaran akan pentingnya pemerataan akses pendidikan di wilayah kepulauan. Namun, tantangan utama terletak pada keterbatasan tenaga pendidik, fasilitas sekolah, dan distribusi anggaran yang masih belum merata antarwilayah sehingga obor pendidikan ini harus menyala lebih terang untuk menerangi ruang-ruang kelas di pelosok yang kekurangan guru dan fasilitas, bukan hanya gedung-gedung mewah di pusat kota.
