Pada masa Soeharto, narasinya berubah. Revolusi diganti pembangunan. Mobilisasi ideologis diganti stabilitas politik. Retorika besar dilucuti teknokrasi. Namun polanya tetap sama: demokrasi harus menyingkir bila dinilai menghalangi agenda negara.
Orde Baru menyempurnakan false dilemma itu. Warga dipaksa memilih pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di satu sisi, atau demokrasi dan hak-hak sipil di sisi lain.
Tentu saja pilihan itu sudah diatur sejak awal. Kebebasan digambarkan sebagai kekacauan. Demokrasi digambarkan sebagai risiko. Kritik digambarkan sebagai gangguan. Stabilitas menjadi kunci yang membenarkan hampir segalanya.
Atas nama stabilitas dan keamanan nasional, partai dijinakkan, pers dikontrol, kampus diawasi, dan buruh dilemahkan. Dengan trauma 1965, negara menempatkan dirinya sebagai benteng terhadap komunisme dan ekstremisme. Represi memperoleh bahasa teknokratis. Koersi tampil sebagai syarat pertumbuhan ekonomi. Alatnya: Undang-Undang Subversi.
Lalu datanglah Reformasi 1998. Perubahan politik itu mematahkan sebagian besar bangunan otoritarianisme Orde Baru. Lebih jauh, Reformasi membuka imajinasi politik baru.
Indonesia, untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, berhasil membuktikan bahwa demokrasi tidak sama dengan kekacauan. Kritik tidak sama dengan subversi. Pembangunan juga tidak memerlukan represi.
