Masalah muncul ketika pembangunan infrastruktur dijadikan alasan untuk mengerdilkan demokrasi. Pada masa Jokowi, oposisi tidak dihapus. Ia diserap. Partai-partai besar tidak dihancurkan. Mereka dirangkul. Kritik tidak selalu dilarang, tetapi dibuat mahal.
Di baliknya, ada ancaman hukum, mobilisasi opini dan massa, jeratan administratif, serta serangan media sosial. Dalam demokrasi seperti ini, orang masih bicara. Tapi tidak tanpa lebih dulu menghitung akibatnya.
Kategori musuh juga diperbarui. Tak lagi selalu “subversif” seperti pada masa Orde Baru. Bahasanya lebih kontemporer: radikal, intoleran, anti-Pancasila, penyebar hoaks. Sebagian menunjuk masalah nyata. Sebagian lain dipakai untuk menggebuk kritik yang sah.
Secara bersamaan, akses hidup warga dikontrol. Orang tak selalu dipaksa tunduk. Cukup dibuat maklum bahwa terlalu banyak hal dalam hidupnya bergantung pada restu negara.
Indonesia bukan negara satu partai. Tapi semua orang tahu: akses kepada pusat kekuasaan menentukan banyak hal. Dari izin, proyek, konsesi, jabatan, dan pokoknya semua nikmat dari kedekatan dengan pusat pengambilan keputusan.
Halaman politik berganti. Prabowo memenangi pemilu. Sebagai presiden, ia tidak masuk ke ruang kosong. Prabowo mewarisi demokrasi dengan partai-partai yang sudah lebih terkendali, oposisi yang jauh melemah, masyarakat sipil yang terbelah, dan aparat negara yang lebih patuh kepada pusat kekuasaan, terutama aparat hukum.
