Jakarta – Pendiri kantor hukum Lokataru Haris Azhar menilai pidato presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi bertajuk Visi Indonesia sebagai hal mengerikan dalam perspektif hak asasi manusia. Ia mengatakan pidato yang dibacakan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Ahad, 14 Juli 2019 itu, sama sekali tidak menyinggung penegakan HAM.
“Jokowi tidak konsen pada soal penegakan hukum dan kondisi HAM,” kata Haris saat dihubungi, Senin, 15 Juli 2019.
Haris khawatir pidato Jokowi itu jadi lonceng penggerak untuk melanggar hukum dan HAM atas nama investasi. “Misalnya jangan halangi investor; atas nama persatuan. Lalu dikatakan akan dihajar bagi siapapun yg menghalangi investor. Ngeri kali!” ujar dia.
Ia juga kecewa Jokowi sama sekali tidak bicara soal derita masyarakat yang tanahnya diambil pebisnis. “Dimana ruang mereka dalam pidato semalam?” kata dia.
Senada dengan Haris, Direktur Eksekutif Institute Criminal of Justice Reform (ICJR) Anggara juga mengkritik pidato Jokowi. Menurut ICJR, Jokowi lebih banyak membahas soal masa depan ekonomi nasional dan tak menyinggung soal pembangunan negara hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal, ujar Anggara, dua hal tersebut berkesinambungan. Untuk mendorong pembangunan ekonomi, perlu hukum yang kuat untuk menjamin kepastian berusaha di Indonesia.
