Mulyono sendiri terkesan “membela” proyek PIK 2 – yang oleh Mulyono dijadikan PSN — yang dikatakan sudah sesuai dengan hukum. Artinya, kepemilikan laut itu sah secara hukum berpijak pada SHM dan SHGB. Karena pengeluaran SHM dan SHGB menyalahi UU, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid memecat beberapa pejabat di kementeriannya.
Tujuannya, lagi-lagi untuk menghentikan kasus sampai di sini saja. Sayangnya, Kholid makin populer dan makin berani. Argumentasinya yang runut, artikulatif, substansial, dan logis, justru mewakili suara orang tertindas, yang belakangan ini bertambah banyak akibat terlilit masalah sosial-ekonomi.
Andaikan hasil survey Kompas — yang mengukur tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo hingga 80 persen – dianggap relative akurat, tidak berarti kebijakan populisme Prabowo telah mencapai target. Legitimasi Prabowo yang menguat (quick win) akibat program-program populis itu bisa merosot dengan cepat bila isu-isu fundamental kenegaraan tidak dibereskan sampai ke akar.
Artikel analisis The Guardian (27/1/2025) bertajuk “Indonesian President Prabowo’s First 100 Days Marked by U-turn, Missteps and Sky-high Popularity” menganggap ini periode paling chaotic (kacau). Pemerintahan Prabowo dinilai inefisien, inkonsisten, tidak disiplin, dan terburu-buru mengeksekusi kebijakan yang masih setengah matang.
