Kesan yang berbeda jauh dari citra kepemimpinan tegas dan disiplin ala militer Prabowo. Di sisi lain, meski preferensi ekonomi Prabowo mulai terlihat, orkestrasi kebijakannya masih samar-samar. Beberapa kebijakan masih bersifat tabrak lari dan sporadik, berorientasi jangka pendek, dan berjalan sendiri-sendiri, belum dijahit secara sistematis dalam satu skema besar.
Populisme ala Prabowo juga menyimpan masalah di kemudian hari. Kebijakan populismenya butuh biaya besar, yang kini sulit dipenuhi APBN. Jika pemerintah gagal mencari sumber penerimaan baru yang jitu, kas negara bisa semakin terkikis. Populisme hari ini bisa jadi mesti dibayar rakyat lewat inflasi dan kenaikan pajak di kemudian hari (Kompas, 1 Februari 2025).
Dalam situasi ini, Prabowo dihadapkan pada dua pilihan. Pertama, mendengar suara Kholid, yang mewakili nurani banyak orang, untuk konsisten dalam penegakan hukum. Menyeret orang-orang besar, siapa pun itu, akan merupakan quick win Prabowo yang lebih besar baik dari sisi politik, leadership, dan hukum.
Ini akan melahirkan pemerintahan yang efisien, konsisten, dan disiplin, untuk lebih menebalkan legitimasinya sambil mengusir mimpi buruk (nightmare) akibat dikejar-kejar hantu Mulyono. Kedua, abaikan suara orang terzalimi. Tetapi harga politik yang harus dibayar sangat mahal. Apalagi harga politik ini juga beriringan dengan harga ekonomi-sosial yang akan mengikis legitimasi pemerintah.
