Oleh: Made Supriatma, Peneliti, jurnalis lepas dan visiting research dellow pada ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura
Akhirnya Presiden Prabowo bicara soal pemakzulan dirinya. Dia bicara dalam Taklimat Presiden di Rapat Kerja Kabinet Merah Putih.’ Presiden mengatakan bahwa itu tidak masalah.
Prabowo berkata bahwa Indonesia memilih menjadi negara demokrasi di mana kedaulatan ada di tangan rakyat. “Kalau pemerintahan ya diganti. Asalkan dengan jalan damai. Bisa juga melalui impeachment, juga tidak ada masalah. Tapi impeachment ya melalui saluran, ada salurannya, DPR, MPR, dilakukan tidak ada masalah,” demikian katanya.
Sebagai orang yang tumbuh sepenuhnya dalam iklim Orde Baru saya ingat persis kata-kata dan urutan logika ini. Soeharto berulangkali berpidato tentang pergantian pemerintahan. Tentu lewat mekanisme yang sesuai dengan UUD 45, lewat DPR dan MPR — yang mayoritas mutlak kalau tida seluruhnya diisi oleh para loyalisnya.
Lalu Prabowo melanjutkan, “Dalam sejarah kita telah terjadi pergantian. Bung Karno turun dengan damai, Pak Harto turun dengan damai, Gus Dur turun dengan damai, melalui proses, tidak melalui kekerasan.”
Di sini mungkin presiden lupa. Atau dia memilah-milah ingatannya dan memilih hanya yang sejalan dengan kepentingan politiknya. Bung Karno turun dengan pendahuluan pertumpahan darah habis-habisan. Soeharto turun lewat kekerasan yang menjalar kemana-mana. Prabowo sendiri ada dalam pusaran tumbangnya Soeharto — yang saat itu adalah mertuanya. Soeharto mengundurkan diri karena aksi massa.
